TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menepis isu kekosongan dana kas Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal tersebut ia bantah lantaran isu kekosongan kas Pemkot Kendari tersebut, kian menjadi sorotan beberapa waktu terakhir ini.

Ia menjelaskan dana kas tersebut tidak kosong, melainkan besaran dana kas saat ini tidak sama dengan asumsi yang dicantumkan ketika penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

"Iya, ada perbedaan jumlah dana kas saat realisasi APBD. Jadi, keliru kalau kosong, jika kosong bagaimana pemerintah bisa bekerja?" katanya ditemui di Rumah Jabatan Wali Kota Kendari, pada Rabu (29/6/2022).

"Iya, tetap ada, hanya saja angka semula yang disusun pada saat pembahasan APBD itu ternyata berbeda pada saat realisasi," tambahnya.

Baca juga: Jabatan Kepala Dinas Dikmudora dan BPKAD Kendari Kosong, Wali Kota: Lelang Masih Tunggu Asesmen

Sulkarnain Kadir menjelaskan perbedaan tersebut hanya selisih sedikit, sehingga perlu ada penyesuaian kembali.

Selain itu, politisi PKS ini, memaklumi banyaknya isu-isu berseliweran pada akhir masa jabatannya sebagai Wali Kota Kendari.

Namun, ia tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wali Kota Kendari hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022 mendatang.

"Kalau kosong tidak mungkin kami bayar gaji, artinya by data jika kita memberi statement. Tapi sudahlah maklum saja, kita fokus bekerja saja," tuturnya.

Saat dikonfirmasi terpisah, Sekretaris BPKAD Kota Kendari, Inand Irojasa mengaku kekosongan kas tersebut hanya rumor yang berkembang di luar.

Baca juga: Wali Kota Kendari Kembali Lantik Sejumlah Pejabat, Kadis, Camat, hingga Lurah, Berikut Daftarnya

"Kita tetap serius dan fokus untuk membayar apalagi gaji adalah belanja wajib mengikat yang tentunya harus kita bayar," ujarnya beberapa waktu lalu. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)