Kata Kepala Dinas Dikbud Kota Kendari Sulawesi Tenggara Soal Pendidikan SD dan SMP Digratiskan

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pemerintah Pusat dan Daerah diperintahkan untuk menggratiskan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Perintah tersebut dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat sidang di Jakarta Pusat, Selasa 27 Mei 2025 lalu.

Penggratisan pendidikan dasar sembilan tahun ini berlaku untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Tak terkecuali bagi satuan pendidikan SD dan SMP di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kendari, Saemina menyebut bahwa belum ada arahan dari Kementerian Pendidikan.

Baca juga: 150 Kuota Murid Baru Sekolah Rakyat Jenjang SD-SMP di Baubau Sulawesi Tenggara, Siswa Diasramakan

Olehnya itu, hingga saat ini putusan MK tentang sekolah negeri dan swasta gratis belum dibahas oleh Dikbud Kendari.

"Belum ada info," katanya saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (2/7/2025).

Menurut dia, perintah menggratiskan sekolah terutama swasta oleh MK perlu disertai kejelasan mekanisme pendanaan.

"Kalau mau gratis, anggaran dari mana untuk sekolah swasta," jawabnya singkat.

Sebab kebijakan tersebut justru bakal menimbulkan ketimpangan bahkan mematikan sekolah swasta yang selama ini mandiri.

Baca juga: Belajar di Sekolah Rakyat Kendari Dimulai 14 Juli 2025, Fasilitas dan Seragam Disiapkan Gratis

Sebagai informasi, total pelajar tingkat PAUD, SD, dan SMP hingga awal 2025 berjumlah 62.268 siswa.

"PAUD, SD, dan SMP ada 62.268 siswa, kurang lebih 63.000," tulis Saemina saat dikonfirmasi melalui WhatsApp beberapa waktu lalu.

Rincian jumlah sekolah di Kendari yaitu 180 sekolah PAUD, 126 SD, dan 42 SMP, sehingga total satuan pendidikan sebanyak 348 sekolah. (*)

(TribunnewsSultra.com/Apriliana Suriyanti)