Berita Sulawesi Tenggara
GMNI Kendari Tolak Makan Bergizi Gratis Saat Demo DPRD Sulawesi Tenggara, Respon Legislator Sultra
GMNI Kota Kendari sambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara (DPRD Sultra), menyampaikan penolakan program makan bergizi gratis.
Penulis: La Ode Ahlun Wahid | Editor: Amelda Devi Indriyani
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Kendari sambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara (DPRD Sultra), menyampaikan penolakan program makan bergizi gratis.
Para kader GMNI Kendari mendatangi DPRD Sultra pada Kamis (27/2/2025) sekitar pukul 13.00 WITA dengan melakukan orasi.
Anggota DPRD Sultra Komisi III menyambut kedatangan para demonstran dan langsung melakukan rapat dengar pendapat.
Kepala Bidang Agitasi GMNI Kendari, Aji Darmawan menerangkan pihaknya meminta DPRD Sultra untuk membatalkan pemotongan anggaran kesehatan, pendidikan, dan Infrastruktur, hingga menolak makan bergizi gratis.
“Kami meminta DPRD Sultra untuk menolak program makan siang gratis yang mengorbankan pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur,” ungkapnya saat rapat dengar pendapat.
Pihaknya menilai Sultra masih membutuhkan perhatian sektor infrastruktur hingga kesehatan, bukan makan siang gratis yang mengorbankan sektor lain.
Sementara Abdul Khalik, Anggota Komisi III DPRD Sultra menyambut baik usulan GMNI Kendari.
Baca juga: Pemprov Sulawesi Tenggara Mulai Efisiensi Anggaran, Berlaku Merata di Seluruh Perangkat Daerah
“Isu yang dibawa GMNI untuk kemaslahatan umat, terkait penolakan efisiensi pemotongan anggaran yang digelontorkan untuk program makan bergizi dan mengorbankan sektor Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” ungkapnya pada Kamis (27/2/2025).
Ia menambahkan Sultra masih butuh perhatian di sektor infrastruktur tak bisa disamakan dengan kebutuhan pulau Jawa.
Dia menilai Sultra masih membutuhkan perhatian khususnya infrastruktur terutama di bidang jalan yang saat ini masih butuh pembangunan.
“Pemangkasan anggaran terkait perjalanan dinas anggota DPR saya sangat sepakat, tetapi jangan infrastruktur, kesehatan ataupun pendidikan,” tutupnya.(*)
(TribunnwsSultra.com/ La Ode Ahlun Wahid)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.