Kunker Mensos di Kota Kendari

Mensos Tri Belum Terima Undangan MK, Jadi Saksi Sidang PHPU Pilpres 2024: Kalau Terima, Saya Datang

Tri Rismaharini mengatakan belum menerima undangan dari MK terkait sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 tersebut.

Penulis: Samsul | Editor: Amelda Devi Indriyani
(TribunnewsSultra.com/Samsul)
Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini siap menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) jika dirinya menerima undangan. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini siap menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) jika dirinya menerima undangan.

Untuk diketahui, sebelumnya MK mengagendakan untuk memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, salah satunya Mensos RI, Tri Rismaharini.

Pemanggilan tersebut untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024) mendatang.

Permintaan pemanggilan keempat menteri ke MK tersebut dilakukan Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin (Timnas AMIN).

Tri Rismaharini mengatakan belum menerima undangan dari MK terkait sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 tersebut.

Meski demikian Tri Risma memastikan akan hadir memberikan keterangan jika diminta.

“Nanti, undangannya belum saya terima. Nanti kalau sudah saya terima, yah saya datang yah,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Meohai Kendari Sulawesi Tenggara, Selasa (2/4/2024).

Baca juga: Mensos Tri Rismaharini Lihat Potensi Diri Anak-anak Disabilitas di Kendari, Fasilitasi Pelatihan

Sementara itu, ia juga menjelaskan proses penyaluran bantuan sosial dari Mensos RI yang ramai diperbincangkan karena disalurkan menjelang Pilpres Februari 2024 lalu itu sudah sesuai dan mengikuti data permintaan daerah.

“Itu lewat bank, langsung transfer ke bank, aku nggak ada barang,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa terkait dengan perubahan data penerima bansos di seluruh wilayah, secara keseluruhan telah diatur oleh masing-masing daerah sesuai dengan undang-undang fakir miskin.

"Nanti diusulkan ke kami, dan setiap bulan itu terubah datanya sesuai dengan permintaan daerah. Sudah 6 juta lebih yang kita ubah," jelasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Samsul)

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved