Berita Sulawesi Tenggara

Ini Lima Program Prioritas Anggaran Belanja Pemprov Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menargetkan anggaran belanja di tahun 2024 diprioritaskan pada lima bidang.

hanover
Foto bersama Anggota DPRD Provinsi Sultra Herry Asiku dan Sekda Asrun Lio. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menargetkan anggaran belanja 2024 diprioritaskan lima bidang kesejahteraan rakyat.  

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengungkapkan lima bidang kesejahteraan tersebut sesuai amanat konstitusi, UUD NRI Tahun 1945.

Meliputi terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan dan papan.

Kemudian pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan. Pekerjaan yang layak dan jaminan sosial.

Baca juga: Pemkab Konawe Utara Gelar Sosialisasi PPID, Pastikan Pelayanan Informasi ke Masyarakat Maksimal

Kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM. Serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.

"Lima bidang kesejahteraan tersebut merupakan amanat konstitusi, UUD NRI Tahun 1945," kata Andap Budhi, Senin (13/11/2023).

Andap menyebut kelima fokus program tersebut satu kesatuan dengan upaya penurunan stunting, penuntasan kemiskinan, penanganan inflasi, mitigasi bencana, penerapan standar pelayanan minimal.

Serta diarahkan juga untuk menyukseskan pemilu serentak tahun 2024,.

Di mana pembangunan Sultra tahun 2024, membutuhkan data akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

Baca juga: Perhatikan Hal Ini Sebelum Donor Darah Agar Lolos Pemeriksaan, Dibagikan UKM KSR PMI UHO Kendari

Sehingga pembangunan 2024 akan diawali dengan pendataan desa dan kelurahan.

Terkait kebutuhan dan kondisi riil masyarakat, serta potensi-potensi setiap kabupaten kota di Sultra. 

Menurutnya program prioritas merupakan upaya pembangunan manusia yang unggul dan kompetitif. 

Hal tersebut hanya dapat terwujud apabila tata kelola pemerintahan berbasis pada data presisi. 

Untuk itu, Andap menyebut Pemprov akan menjadi jembatan antara pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, dan perguruan tinggi.

Rancangan program pembangunan 2024, dianggap telah sejalan dengan arahan dan program dari Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Sengketa Pemilu 2024 di Buton Sultra, Tiga Partai Menggugat Bacaleg Akan Diakomodir Bawaslu

Halaman
12
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved