Berita Sulawesi Tenggara

Dewan Pers Berikan Edukasi Soal Peliputan Pemilu 2024 ke Wartawan di Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi salah satu daerah sasaran Dewan Pers mengedukasi terkait peliputan Pemilu 2024.

TribunnewsSultra.com/ Amelda Devi Indriyani
Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi salah satu daerah sasaran Dewan Pers mengedukasi terkait peliputan Pemilu 2024. Mengingat sampai saat ini, Dewan Pers masih menemukan adanya kesenjangan pengetahuan wartawan dalam konteks peliputan Pemilu di berbagai daerah. Untuk itu, melalui Workshop Peliputan Pemilu 2024 di salah satu hotel di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa (5/9/2023). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi salah satu daerah sasaran Dewan Pers mengedukasi terkait peliputan Pemilu 2024.

Mengingat sampai saat ini, Dewan Pers masih menemukan adanya kesenjangan pengetahuan wartawan dalam konteks peliputan Pemilu di berbagai daerah.

Untuk itu, melalui Workshop Peliputan Pemilu 2024 di salah satu hotel di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa (5/9/2023).

Dewan Pers melibatkan Media Cetak, Elektronik maupun Media Siber untuk meningkatkan kualitas peliputan terhadap Pemilu, Pilcaleg, dan Pilkada 2024.

Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers, Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan Workshop Peliputan Pemilu ini rencananya akan dilakukan di 38 provinsi di Indonesia, akan tetapi karena keterbatasan anggaran, akhirnya hanya terlaksana di 23 provinsi.

Baca juga: Ketua Dewan Pers Jadi Pembicara di Forum Jurnalis Spesialis, Ungkap Kekurangan Wartawan Biasa

Sebanyak 23 provinsi tersebut dipilih berdasarkan tingkat kerawanan tinggi atau sedang dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Artinya, Sultra termasuk daerah yang harus dicermati karena dinamika masyarakatnya cukup tinggi dan menarik," ujarnya.

Sehingga wartawan di Sultra tentu harus menambah kompetensinya dalam konteks peliputan Pemilu.

Sebab menurutnya, Pemilu bukan hanya sekedar pengetahuan umum, tetapi ada hal-hal teknis yang harus dibahas lebih tepat.

"Misalnya ada bilangan pembagi pemilih dan sebagainya, ada syarat-syarat teknis, seperti untuk pencalonan presiden ada namanya Presidensial Threshold, yang kemudian teman-teman (wartawan) harus belajar melihat data dan sebagainya," ujarnya.

Baca juga: Insan Media Didorong Migrasi ke Cyberspace, Dewan Pers Sebut Setidaknya Hybrid Agar Tak Tertinggal

"Itu yang mendorong Dewan Pers menggunakan dana dari negara untuk melakukan program pelatihan atau workshop peliputan Pemilu, seperti yang dilakukan di Kendari, Sultra ini," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne yang juga menjadi pembicara pada workshop tersebut menyampaikan peran pers sangat penting dalam penyiaran Pemilu.

Sebab selama masa kampanye mungkin saja terjadi berbagai hal, sehingga publik perlu diberikan berita yang mengedukasi, merekatkan dan merawat pemberitaan.

"Ini peran pers untuk menyiarkan. Sehingga Bawaslu berharap ada sebuah simpul yang bisa kita petik bersama terkait dengan penyiaran Pemilu. Dan sampai sekarang memang belum ada panduan dari Dewan Pers terkait penulisan berita Pemilu," ujarnya.

Diketahui, hadir sebagai pembicara dalam giat tersebut, Anggota Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto, Ketua KPU Sultra, Asril, Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne, Ketua KPID Sultra, Ilyas dan Pemred beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto.

Baca juga: Dewan Pers Siap Terima Aduan dari Edy Mulyadi atas Kasus Dugaan Ujaran Kebencian terhadap Kalimantan

Kegiatan ini juga diikuti oleh puluhan wartawan yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved