Upah Minimum

UMK Kolaka Timur 2023 Naik Setelah Kenaikan UMP Sulawesi Tenggara atau Sultra Sebesar 7,10 Persen

Upah minimum kabupaten atau UMK Kolaka Timur 2023 naik setelah kenaikan upah minimum provinsi atau UMP Sulawesi Tenggara 2023 sebesar 7,10 persen.

Penulis: Risno Mawandili | Editor: Aqsa
handover
Upah minimum kabupaten atau UMK Kolaka Timur 2023 naik setelah kenaikan upah minimum provinsi atau UMP Sulawesi Tenggara 2023 sebesar 7,10 persen. Lantas berapa besaran naiknya UMK Koltim 2023 di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), setelah penyesuaian UMP Sultra 2023 tersebut? 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Upah minimum kabupaten atau UMK Kolaka Timur 2023 naik setelah kenaikan upah minimum provinsi atau UMP Sulawesi Tenggara 2023 sebesar 7,10 persen.

Lantas berapa besaran naiknya UMK Koltim 2023 di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), setelah penyesuaian UMP Sultra 2023 tersebut?

Gubernur Sultra Ali Mazi sebelumnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 662 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sultra Tahun 2023.

Dalam putusannya, gubernur menetapkan UMP Sulawesi Tenggara 2023 naik menjadi Rp2.758.984,54.

Kenaikan UMP Sultra 2023 senilai Rp182.967,58 atau 7,10 persen dibandingkan UMP Sultra 2022 sebesar Rp2.576.016,96.

Dengan kenaikan UMP 2023 di Provinsi Sultra tersebut, UMK 17 kabupaten/ kota se-Sulawesi Tenggara dipastikan naik pula.

Salah satunya UMK Kolaka Timur 2023 atau UMK Koltim 2023.

Baca juga: UMP Sulawesi Tenggara 2023 Naik, Rincian Kenaikan UMK Kendari, Konawe, Kolaka, Baubau, Buton, Muna

Besaran kenaikan UMK di kabupaten pemekaran Kolaka tersebut merujuk naiknya UMP Sulawesi Tenggara 2023.

Seperti diketahui, Kabupaten Koltim menjadi salah satu dari 14 kabupaten/ kota se-Sultra yang belum memiliki Dewan Pengupahan.

Dikutip TribunnewsSultra.com dari Pasal 16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, penghitungan nilai UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Simak selengkapnya ketentuan penetapan UMK kabupaten/ kota dikutip dari salinan Permenaker tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 tersebut:

Pasal 16

1. Penghitungan nilai Upah Minimum kabupaten/kota dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

2. Hasil penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved