Berita Kendari

Pj Wali Kota Asmawa Tosepu Tegaskan Pelayanan Diberikan Tanpa Diskriminasi ke Masyarakat Kendari

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) adil saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Istimewa
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) adil saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyampaikan hal ini saat membuka rapat koordinasi (rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Camat, dan Lurah di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (28/11/2022). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) adil saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menyampaikan hal ini saat membuka rapat koordinasi (rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Camat, dan Lurah di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (28/11/2022).

Asmawa Tosepu mengatakan rakor kali ini untuk menciptakan kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Salah satunya memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi kepada masyarakat Kota Kendari, Provinsi Sultra.

"Tugas paling utama kita adalah pelayanan, tidak ada tugas lain di atas itu, oleh karenanya harus dalam konteks menghadirkan keadilan yang seadil-adilnya," kata Asmawa.

Baca juga: 868 Kontingen Kota Kendari Ramaikan Defile Pembukaan Porprov 2022 Pemkot Siapkan Bonus Peraih Medali

"Jika ada orang berjas dan dasi datang, kemudian orang hanya berpakaian kaus dan sandal misalnya, tidak ada lagi diskriminasi, Mereka sama, harus dilayani dengan sama pula," tambahnya.

Asmawa Tosepu mengingatkan para pejabat lingkup Forkopimda Kota Kendari senantiasa memperhatikan tugas dan wewenangnya.

Sehingga nantinya tidak ada miskomunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya, manakala masih ada masyarakat yang kesulitan.

"Misalnya masyarakat kurang mampu, untuk makan sehari-hari saja mereka kesusahan, nah keberadaan pemerintah di daerah itu harus dipertanyakan," tambahnya.

Untuk itu, Pj Wali Kota menegaskan seluruh masyarakat penerima bantuan sosial harus diverifikasi dan tercover terkait data dengan benar sebagai penerima bantuan agar tidak salah sasaran.

Baca juga: 700 Peserta Didik Kurang Mampu di Kendari Bakal Terima Beasiswa Rp1,8 Juta, Disalurkan Tahun 2023

"Jadi ada sekitar Rp150 miliar bantuan yang digelontorkan untuk masyarakat. Jika itu salah sasaran, maka yang bertanggung jawab di dunia dan akhirat adalah Camat dan Lurah," ujarnya.

"Karena yang tahu masyarakatnya adalah Lurah kemudian diverifikasi oleh Camat," tegas Asmawa Tosepu menambahkan. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved