Berita Konawe Utara

Unjuk Rasa HIPPMA Konawe Utara di Kantor Syahbandar Molawe, Tuntut Penertiban Jetty Ilegal di Konut

Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa (HIPPMA) Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara berunjuk rasa di Kantor Syahbandar Molawe, Jumat (4/11/2022).

Penulis: Bima Saputra Lotunani | Editor: Sitti Nurmalasari
Istimewa
Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa (HIPPMA) Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) berunjuk rasa di Kantor Syahbandar Molawe, Jumat (4/11/2022). Unjuk rasa tersebut upaya kontrol sosial yang dilakukan HIPPMA Konut terhadap maraknya tindakan illegal mining di dunia pertambangan khususnya di wilayah Konawe Utara. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONUT - Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa (HIPPMA) Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) berunjuk rasa di Kantor Syahbandar Molawe, Jumat (4/11/2022).

Unjuk rasa tersebut upaya kontrol sosial yang dilakukan HIPPMA Konut terhadap maraknya tindakan illegal mining di dunia pertambangan khususnya di wilayah Konawe Utara.

Ketua Umum HIPPMA Konut, Samsir mengatakan alasan pihaknya melakukan demonstrasi di Kantor Syahbandar Molawe untuk mempertanyakan banyaknya jetty ilegal yang beroperasi di Konawe Utara.

Kata Samsir, tak hanya jetty ilegal, pihaknya menduga banyak aktivitas pengapalan yang dilakukan perusahaan nakal di Konut dengan menggunakan dokumen ilegal.

Kader HMI Cabang Kendari tersebut mengaku telah melakukan investigasi terhadap beberapa jetty ilegal yang mengunakan dokumen terbang.

Baca juga: Persiapan KAHMI Konawe Utara Gelar Musda pada 9 November 2022, Panitia Sebut Bakal Dibuka Ruksamin

"Hasil investigasi yang kami lakukan, kami meminta Kepala Syahbandar UPP Kelas III Molawe untuk menertibkan jetty ilegal yang berada di Konawe Utara," ucap Samsir.

"Kami juga meminta Kepala Syahbandar Molawe agar memverifikasi setiap dokumen yang diduga ilegal secara konkret dan faktual di lapangan melibatkan kami sebagai wadah kontrol sosial," tambahnya.

Sementara Pelaksana Tugas Kepala Syahbandar UPP Kelas III Molawe, Sorindra mengatakan pihaknya tidak tahu menahu soal penggunaan dokumen ilegal yang dilakukan beberapa oknum perusahaan.

Kata Sorindra, soal legal dan tidaknya sebuah dokumen perusahaan, pihaknya tidak punya wewenang untuk mengetahuinya.

"Kami tidak pernah mengatakan ada dokumen ilegal dan tidak ilegal, kami hanya fokus ditugas kami yakni keselamatan pelayaran," ujarnya saat menemui masa aksi di Ruang Rapat Syahbandar Molawe. (*)

(TribunnewsSultra.com/Bima Saputra Lotunani)

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved