Kunjungi di Sulawesi Tenggara, Kepala BKKBN Sebut Stunting dan “Kapatuli” Ancam Generasi Muda

Wakil Gubernur yang juga Ketua TPPS Sukawesi Tenggara Lukman Abunawas dalam sambutannya mengatakan pentingnya kolaborasi yang melibatkan berbagai unsur dalam upaya percepatan penurunan stunting.

“Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 Kabupaten danKota, terdapat 223 kecamatan dengan luas wilayah 72 persen perairan, potensi sumber daya alam yang tersedia di Bumi Anoa sebenarnya cukup untuk berkontribusi dalam rangka upaya penurunan Stunting di Sulawesi Tenggara."

"Sektor pertanian, perkebunan, perternakan, dan perikanan serta pertambangan juga cukup melimpah. Inilah yang harus kita manfaatkan sebagai daya dukung penurunan stunting,” kata Lukman.

Ada lima program prioritas di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Peduli Kemiskinan, Sultra Berbudaya dan Beriman, serta Sultra Produktif.

Baca juga: TNI Bantu BKKBN Sultra dan Pemkot Kendari Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pelayanan KB

“Program prioritas ini sangat berkorelasi dan berelevansi dengan apa yang kita lakukan saat ini (percepatan penurunan stunting). Hanya saja capaian kita dalam melaksanakan 8 aksi Konvergensi ini masih kurang."

"Hingga Oktober 2022, terpantau pada laporan Bangda Kemendagri pelaksanaan 8 aksi konvergensi baru terlaksana sampai aksi 3 (Rembuk Stunting).Kita masih membutuhkan kerja kolaboratif seluruh komponen terkait agar target-target yang telah ditetapkan bisa dicapai,” kata dia.

Lukman meminta kepada Bupati dan Walikota untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya.

Didukung data akurat jangan sampai data balita stunting masih menjadi polemik, data harus bisa diakses untuk memastikan sasaran stunting dapat di intervensi dengan baik.

“Terpenting dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, harus disadari bersama bahwa dinas-dinas atau badan-badan yang telah ditunjuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya,” ujar Lukman.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Sultra Asmar mengatakan berdasarkan survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Sulawesi Tenggara merupakan satu dari 12 provinsi dengan prevalensi angka stunting tertinggi Indonesia.

Baca juga: Badan Pangan Nasional Kerja Sama BKKBN, Bantu Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Rawan Pangan

Menempati urutan ke 5 secara nasional dengan kasus stunting sebesar 30,2 persen.

Asmar mengatakan jika dilihat data per Kabupaten/ Kota, maka yang tertinggi berada di Kabupaten Buton Selatan sebesar 45,2 persen.

“Ini berarti hampir setengah dari Balita yang ada terindikasi stunting. Sedangkan terendah adalah Kabupaten Kolaka Timur, itupun masih sebesar 23 persen."

"Target kita sangat jelas, yang sudah ditetapkan secara nasional menjadi 14 persen pada 2024 dan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara target penurunan stunting sebesar 16,79 persen,” kata Asmar.

Lebih lanjut Asmar menyebutkan tujuan pelaksanaan Rakor TPPS adalah untuk mereview pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.