Berita Konawe

BP3MI Sulawesi Tenggara Sebut Belum Ada Pemerintah Daerah yang Berpihak ke Eks Pekerja Migran

Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tenggara menyebut belum ada Pemerintah Daerah berpihak ke eks pekerja migran.

Penulis: Arman Tosepu | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ Arman Tosepu
Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tenggara (BP3MI Sultra), La Ode Aksar. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tenggara (BP3MI Sultra) menyebut belum ada Pemerintah Daerah berpihak ke eks pekerja migran.

Hal ini disampaikan Kepala BP3MI Sultra, La Ode Askar seusai kegiatan pemberdayaan purna pekerja migran asal Konawe di Hotel Nugraha, Kamis (22/9/2022).

La Ode Askar mengatakan, Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan eks pekerja migran.

"Tetapi sampai hari ini Pemerintah Daerah belum ada yang bergeming untuk berpihak kepada eks pekerja migran," katanya kepada TribunnewsSultra.com.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah mengirim data ke Pemerintah Daerah seperti di Konawe terkait pendataan para eks pekerja migran asal Konawe.

Baca juga: Senada Massa Aksi Konsorsium LSM, DPRD Konawe Sebut Sepakat Dukung Investasi di Kecamatan Puriala

Kata dia, pendataan tersebut dilakukan melalui Google Form.

"Tapi Konawe belum masuk (datanya), itu saya sesalkan sekali. Ini kami hanya melakukan pendataan langsung berdasarkan informasi kita turun ke masyarakat, kita data secara langsung," tambahnya.

La Ode Askar berharap, Pemerintah Daerah bisa bersinergi dengan BP3MI Sultra maupun BP2MI, karena pekerja migran ini tidak bisa dilaksanakan satu pihak saja.

"Harus dilaksanakan secara bersama-sama, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Pusat," harap Kepala BP3MI Sultra.

Selain itu, Askar mengungkapkan, khusus untuk di Konawe, pihaknya masih belum bisa mendeteksi semua purna pekerja migran asal Konawe dalam aplikasi BP2MI.

Baca juga: Sekda Ferdinand Sapan Sebut Pengembangan Regsosek Harus Komprehensif di Konawe Sulawesi Tenggara

Menurutnya, masyarakat kemungkinan belum memahami bagaimana berangkat bekerja ke luar negeri dengan proses yang benar.

"Untuk perlakuan diseminasi informasi ini harusnya jadi tanggung jawab Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang 18 Tahun 2017 Pasal 41," jelasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Arman Tosepu)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved