Berita Kendari

Pemkot Kendari Segera Buat Kebijakan Dukung Inpres Jokowi Soal Penggunaan Kendaraan Listrik

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) mendukung penggunaan kendaraan listrik di lingkungan instansi pemerintahan.

TribunnewsSultra.com/ Amelda Devi Indriyani
Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) mendukung penggunaan kendaraan listrik di lingkungan instansi pemerintahan. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) mendukung penggunaan kendaraan listrik di lingkungan instansi pemerintahan.

Politisi PKS ini mengaku telah menggunakan kendaraan listrik yakni mobil listrik bermerek Hyundai sejak setahun terakhir.

Berdasarkan pengalaman menggunakan kendaraan listrik, dirinya banyak memperoleh manfaat seperti lebih ramah lingkungan hingga bisa menghemat biaya pengeluaran khusus untuk transportasi.

"Saya senang sekali, kenapa? karena kita sudah duluan, saya sudah satu tahun menggunakan mobil listrik itu," ujarnya pada Jumat (16/9/2022).

"Saya beri testimoni, pertama nol emisi, kedua hemat. Saya mengeluarkan biaya Rp700 ribu - Rp1 juta per bulan untuk operasional. Lebih hemat dibanding kendaraan konvensional, itu jauh sekali," lanjutnya.

Baca juga: Pengalaman Wali Kota Kendari Gunakan Mobil Listrik, Banyak Keunggulan, Salah Satunya Lebih Hemat

Sehingga dari pengalaman tersebut, tak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan kendaraan listrik, apalagi kalangan instansi pemerintahan.

Selain itu, ditambah lagi kondisi daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai penghasil nikel, yang berpotensi menjadi lokomotif energi listrik ke depan.

Untuk mendukung hal tersebut, Sulkarnain Kadir mengaku akan membuat kebijakan terkait penggunaan kendaraan listrik di lingkup Pemkot Kendari.

"Iya Insha Allah, kita akan coba membuat kebijakan agar kendaraan-kendaraan instansi pemerintahan kita berbasis listrik," tuturnya.

Inpres Penggunaan Kendaraan Listrik

Baca juga: Testimoni Bupati Konawe Utara Gunakan Mobil Listrik, Jarak 121 Kilometer Hanya Butuh Biaya Rp10 Ribu

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.

Inpres ini tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ia meminta kendaraan dinas pemerintahan, baik pusat maupun daerah menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas mulai Selasa, 13 September 2022.

Regulasi ini sejalan percepatan pelaksanaan program penggunaan atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau yang memiliki slogan KBLBB mencapai zero net emission di Indonesia pada 2060.

Instruksi diberikan kepada 10 level pemerintahan mencakup para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung RI, Kepala Staf Kepresidenan, dan Panglima Tentara Nasional RI. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved