DPRD Sulawesi Tenggara Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi, Minta Presiden Jokowi Bentuk Tim Pengawas

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara (DPRD Sultra) menyatakan sikap menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan Solar.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh saat memimpin Rapat Paripurna Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPS).

Rapat Paripurna KUA-PPS APBD Sultra ini bersama Gubernur Ali Mazi dan dihadiri para Kepala OPD Pemprov Sultra, Senin (12/9/2022).

"Melihat dan mendengar aspirasi masyarakat dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, maka dengan ini DPRD Sultra meminta pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi," ucap Abdurrahman Shaleh.

Abdurrahman Shaleh mengatakan, permintaan DPRD Sultra kepada pemerintah untuk menurunkan harga BBM karena banyaknya aksi penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Baca juga: Daftar Tarif Tiket Penumpang Bus Antar Kabupaten dan Kota se-Sultra Usai Kenaikan Harga BBM

Masyarakat menilai kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi akan sangat merugikan masyarakat karena juga berimbas pada kenaikan harga bahan pokok.

"Kedua, meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tim pengawas penyaluran BBM bersubsidi di semua tingkatan sampai pada level SPBU," ujarnya.

Politisi PAN ini menambahkan, DPRD meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra membentuk tim pengawas dan pengendalian harga bahan pokok dan tarif semua anggkutan umum.

"Kami meminta Gubernur Sultra menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Sulawesi Tenggara," ujarnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)