Berita Konawe Utara

Nelayan di Konawe Utara Kehilangan Mata Pencaharian Akibat Pembangunan Pelabuhan Perusahaan Tambang

Nelayan di Kabupaten Konawe Utara (Konut), kehilangan mata pencaharian akibat pembangunan pelabuhan perusahaan tambang.

Penulis: Fadli Aksar | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ Fadli Aksar
Nelayan di Kabupaten Konawe Utara (Konut), kehilangan mata pencaharian diduga akibat pembangunan pelabuhan perusahaan tambang. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Nelayan di Kabupaten Konawe Utara (Konut), kehilangan mata pencaharian akibat pembangunan pelabuhan perusahaan tambang.

Untuk diketahui, terminal khusus tersebut dibangun di pesisir Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konut, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pasalnya, pelabuhan khusus bongkar muat material bijih nikel ini diduga mencemari laut, sehingga ikan tak lagi mendekati alat tangkap yang dipasang nelayan.

Salah seorang nelayan bernama Hatta mengatakan, sejak pelabuhan itu dibangun, nelatan tak bisa lagi menangkap ikan.

Padahal, sejak 2017 dirinya memasang bagang di tempat tersebut, dirinya bisa menangkap satu ton ikan setiap satu bulan.

Baca juga: DPRD Konawe Gelar Hearing Bahas Kerusakan Jalan Akibat Aktivitas Perusahaan Dikeluhkan Warga Asinua

Hasil tangkapan ini selanjutnya dijual sehingga meraup keuntungan Rp4 juta setiap bulannya, bahkan, bagang sudah dibangun orangtua Hatta sejak tahun 2000 silam.

Namun, Hatta kini hanya bisa pasrah melihat bagangnya yang dipenuhi lumpur dan sama sekali tak ada ikan yang masuk.

"Sejak bulan April 2022 bersamaan dengan masuknya perusahaan, sama sekali sudah tidak ada ikan," kata Hatta.

Tak sampai di situ, perusahaan juga sudah memasang bendera tanda akan meneruskan pembangunan jetty hingga menerobos bagang nelayan.

Kini Hatta pun hanya bisa pasrah meratapi nasib, sambil berharap ganti rugi dari perusahaan untuk menghidupi keluarganya.

Baca juga: Dinas PUPR Sebut Tidak Punya Kewenangan Hentikan Aktivitas Kendaraan Perusahaan di Konawe Sultra

Sementara itu, Ketua Explore Anoa Oheo, Ashari menjelaskan, pelabuhan khusus tersebut diduga belum memiliki izin lingkungan dan pertimbangan teknis daerah.

"Karena persyaratan utama untuk mendirikan pelabuhan khusus harus melalui pertimbangan teknis daerah," tegas Ashari.

Hal itu diharuskan, karena terkait dengan rencana tata ruang wilayah, apalagi wilayah tersebut areal tangkap nelayan.

Di samping itu, areal ini merupakan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) atau zonasi pemanfaatan nelayan.

Untuk itu, Ashari meminta Dinas Perhubungan (Dishub) dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) harus meninjau kembali izin perusahaan tambang itu.

Baca juga: Telat Bayar Gaji Karyawan, Outsourcing Perusahaan Tambang di Morosi Tuai Kecaman Serikat Pekerja

"Jadi pemerintah harus menyelematkan nelayannya, tindakannya harus dihentikan dulu sampai semua tuntas," ucapnya.

TribunnewsSultra.com, sudah berupaya menghubungi pihak perusahaan,  tetapi belum berhasil. (*)

(TribunnewsSultra.com/Fadli Aksar

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved