Berita Sulawesi Tenggara

Temukan Indikasi Masalah Parpol Calon Peserta Pemilu 2024, KPU Sultra Rakor dengan KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi dengan anggota KPU kabupaten dan kota, Rabu (31/8/2022).

Penulis: Laode Ari | Editor: Risno Mawandili
Istimewa
MOMEN saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan anggota KPU kabupaten dan kota, di Aula Husni Kamil Malik, Gedung KPU Sultra, Rabu (31/8/2022). Rakor dalam rangka menyamakan presepsi setelah menemukan indikasi sejumah masalah pada Parpol calon peserta Pemilu 2024. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi dengan anggota KPU kabupaten dan kota, Rabu (31/8/2022).

Rapat koordinasi yang digelar di Aula Husni Kamil Malik KPU Sultra ini, masih dalalam rangka tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik (Parpol) calon peserta pemilu 2024.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir mengatakan, rapat koordinasi ini untuk menyamakan presepsi kepada seluruh anggota KPU terkait tahapan verifikasi adminitrasi Parpol.

Penyamaan pressepsi, lanjut Natsir, karena adanya sejumlah indikasi masalah yang ditemukan KPU daerah terkait pendataan keanggotaan Parpol.

"Kemudian dari rapat ini kami juga menyampikan informasi terkait bagaimana mengerjakan verifikasi administrasi untuk Parpol calon peserta Pemilu," ujarnya.

Baca juga: KPU Sultra Catat Sejumlah Masalah Parpol Calon Peserta Pemilu 2024, Banyak Anggota Ganda di Muna

Baca juga: KPU Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Sasar Generasi Milenial Siswa SMA se Kota Kendari

Dia menuturkan, verifikasi keanggotan Parpol sudah merampungkan data keanggotaan. Berkasnya dinyatakan lengkap di SIPOL KPU RI.

Perampungan dokumen persyaratan keanggotaan parpol peserta Pemilu itu sudah selesai dilaksanakan sejak 24 Agustus 2022 kemarin.

Dalam verifikasi dokumen persyaratan keanggotaan Parpol, KPU menemukan sejumlah indikasi keanggotaan ganda, batas usia pengurus, hingga pekerjaan anggota Parpol.

"Untuk partai yang terindikasi keanggotaannya ganda, batas usai dan pekerjaan tidak sesuai syarat administrasi kami menunggu klarifikasi perbaikan pada 4-5 September 2022, dengan membawa bukti pendukung" jelasnya.

Abdul Natsir juga menyampikan, rakor dengan seluruh anggota dan staf KPU di daerah untuk mengetahui masalah atau kendala selama melaksana tahapan Pemilu.

"Jadi rakor ini mengetahui dinamika pekerja KPU di daerah selama melakukan verifikasi administrasi. Karena terkait masalah ini harus kita selesaikan bersama demi berjalan Pemilu yang baik dan transparan," imbuhnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved