Berita Kendari

Pekerja Rentan di Kendari Sulawesi Tenggara Ditargetkan Dapat Bantuan BPJS Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari target 2.500 pekerja rentan mendapat bantuan BPJS Ketenagakerjaan.

TribunnewsSultra.com/ Amelda Devi Indriyani
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Muhammad Ali Aksa. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari target 2.500 pekerja rentan mendapat bantuan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Muhammad Ali Aksa mengatakan bantuan tersebut diberikan melalui program Berbagi Jaminan Sosial (Berjasa).

"Bantuan ini sebagaimana instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," kata Ali Aksa, Senin (29/8/2022).

Kata dia, pemerintah mengambil langkah dengan bekerja sama antara pemerintah dan pengusaha atau perusahaan pihak ketiga.

Karena selama ini, jaminan sosial hanya ada di perusahaan atau lembaga tertentu yang menjaminkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Baca juga: Ketua DPRD Sebut Rancangan Peraturan Tenaga Kerja Asing Bakal Tingkatkan Sumber Pendapatan di Konawe

Ia menjelaskan, saat ini 10 perusahaan di Kendari siap melaksanakan program Berjasa ini melalui dana tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk pegawai rentan.

Ia menyebut saat ini sudah ada lebih dari 1.000 karyawan dan lebih 10 perusahaan sudah menjaminkan pekerja rentan yang ada di sekitaran kediaman perusahaan untuk dijaminkan.

Dia mengatakan 10 perusahaan yang bakal melaksanakan program Berjasa tersebut yakni Toyota Kalla, Maxcell, Pipo, Indogrosir, Bank BCA, Surya Andalan Timur, Claro, dan SMI.

Utamanya BPJS Ketenagakerjaan, di mana setelah pekerja rentan mendaftar, BPJS akan mengeluarkan chips kartunya.

"Ini jauh lebih bagus ketimbang tunai karena kalau tunai barangnya sudah habis, terus saat sakit sudah tidak ada (dana). Beda dengan ini (Berjasa), jika sakit sudah terjaminkan melalui perusahaan ini," ujarnya.

"Sudah berjalan selama dua bulan, kami dan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan melakukan monitoring di lapangan," tambahnya.

Baca juga: Pemprov Sultra Beri Kepastian Kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat KNP Bungkutoko

Kepala Bidang Penyelesaian Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Susianti Hafid mengatakan pekerja rentan yakni pekerja tidak bekerja di perusahaan tertentu dan tidak terikat pada perusahaan manapun.

Sehingga pekerja rentan tersebut yakni pegawai atau pekerja serabutan yang tidak mengandalkan pendapatan tetap atau gaji pokok.

Ia mengatakan melalui program ini, diharapkan semua pekerja rentan atau serabutan dan punya penghasilan di bawah standar bisa terjamin kesehatannya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved