Sekda Wakatobi Diberhentikan

Ombudsman Sultra Persilakan Sekda Wakatobi Diberhentikan Bupati Haliana Melapor Jika Berkeberatan

Ombudsman Sultra mempersilakan Sekretaris Daerah atau Sekda Wakatobi La Jumadin yang diberhentikan Bupati Wakatobi Haliana untuk melapor.

Penulis: Muhammad Israjab | Editor: Aqsa
Dok ombudsman.go.id
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Mastri Susilo. Mastri mempersilakan Sekretaris Daerah atau Sekda Wakatobi La Jumadin yang diberhentikan Bupati Wakatobi Haliana melapor jika yang bersangkutan berkeberatan. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Ombudsman Sultra mempersilakan Sekretaris Daerah atau Sekda Wakatobi La Jumadin yang diberhentikan Bupati Wakatobi Haliana untuk melapor.

Laporan itu jika yang bersangkutan berkeberatan dengan prosedur dan mekanisme pemberian sanksi hukuman disiplin pembebasan dari jabatannya sebagai sekda menjadi jabatan pelaksana.

“Boleh saja melapor ke Ombudsman tapi tentu kita arahkan dulu untuk melaporkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Mastri Susilo, pada Jumat (26/06/2022).

Menurut Mastri dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, berdasarkan surat edaran terkait pedoman kewenangan Ombudsman mengarahkan proses pelaporan ke lembaga negara pengawasan yang lebih khusus.

Baca juga: Sekda Wakatobi La Jumadin Diberhentikan Mendadak Bupati Haliana, Bingung Alasan Pemberhentiannya

Semisal KASN terkait sistem merit dan tata aturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bawaslu yang mengawasi pelayanan publik terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), begitupun lembaga khusus lainnya.

“Jadi diarahkan dulu ke lembaga yang mengawasi hal-hal khusus agar tidak semua terkait pelayanan publik masuk ke Ombudsman karena ada lembaga lain yang juga mengawasi,” jelasnya.

“Nah kalau di sana laporan yang bersangkutan tidak ditindaklanjuti bisa melaporkan ke Ombudsman termasuk lembaga yang tidak menindaklanjutinya itu,” ujarnya menambahkan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Mastri Susilo.
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Mastri Susilo. (TribunnewsSultra.com/ Muh Ridwan Kadir)

Khusus terkait sanksi hukuman disiplin pembebasan jabatan yang diberikan Bupati Wakatobi kepada Sekda Wakatobi La Jumadin, Mastri Susilo, enggan berkomentar banyak.

Meski demikian, dia menyebut pemberian sanksi kepada seorang pejabat berdasarkan sistem merit dilakukan secara berjenjang atas persetujuan pejabat satu tingkat di atasnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved