Berita Sulawesi Tenggara

Bukan Hanya Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota Bisa Ajukan Nama Pj Bupati Bombana, Kolaka Utara, Buton

Bupati Bombana, Kolaka Utara (Kolut), dan Buton akan berakhir masa jabatan pada Agustus 2022 mendatang.

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ La Ode Ari
Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Setda Sultra), Muliadi. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Bupati Bombana, Kolaka Utara (Kolut), dan Buton akan berakhir masa jabatan pada Agustus 2022 mendatang.

Bupati Bombana, Tafdil dan Bupati Kolut, Nur Rahman Umar, masa jabatannya sebagai kepala daerah berakhir pada 22 Agustus 2022.

Sementara itu, Bupati Buton La Bakry masa jabatannya sebagai kepala daerah berakhir pada 24 Agustus 2022 mendatang.

Jelang berakhirnya masa jabatan tiga kepala daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) bakal mengajukan nama-nama calon Pj Bupati.

Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Sultra, Muliadi mengatakan, saat ini pihaknya sudah berkonsultasi dengan Kemendagri terkait petunjuk teknis atau juknis penunjukan nama Pj Bupati.

Baca juga: Masa Jabatan Bupati Bombana, Kolut dan Buton Berakhir Agustus, Pemprov Konsultasi Usul Nama Calon Pj

Muliadi mengungkapkan, konsultasi petunjuk teknis karena ada perubahan mekanisme pengusulan nama Pj Bupati.

"Karena pada periode Mei hanya Gubernur atau Pemprov yang bisa mengusulkan, maka periode Agustus, DPRD tiga daerah ini diberi ruang mengusulkan nama Pj Bupati," ujarnya, Selasa (19/7/2022).

Muliadi menjelaskan, pengusulan nama Pj Bupati dari DPRD kabupaten dan kota dengan melihat kondisi atau dinamika politik serta aspirasi masyarakat di daerah.

"Namun persyaratan siapa yang diajukan ada kriteria yang sudah ditetapkan. Nah dalam pengajuan ini, DPRD hanya bisa mengusul nama yang menjabat Sekda di daerah tersebut," jelasnya.

Namun, lanjut Muliadi, jika DPRD kabupaten dan kota memilik pandangan lain terkait nama yang diusul selain Sekda, maka akan dikonsultasikan dengan Gubernur Sultra.

Baca juga: Rektor UHO Kendari Lantik 47 Pejabat Nonstruktural, Prof Zamrun: Bekerja untuk Universitas Halu Oleo

"Karena bagaimana pun Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga DPRD kabupaten dan kota wajib mengonsultasikan nama Pj Bupati yang diusulkan," jelasnya.

Kata dia, dengan adanya kebijakan DPRD kabupaten dan kota, maka nanti pengajuan nama Pj Bupati akan bertambah dari sebelumnya, bisa mengusulkan masing-masing daerah tiga nama. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved