Berita Kendari

Penjual Bensin Eceran Menjamur di Kendari, PUPR Sebut Bakal Ditertibkan, Jangan Masuk ke Bahu Jalan

Sejumlah kawasan hijau di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjamur lapak penjual bensin eceran.

TribunnewsSultra.com/ Amelda Devi Indriyani
Penjual Bensin Eceran Menjamur di Kendari, PUPR Sebut Bakal Ditertibkan, Jangan Masuk ke Bahu Jalan 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Sejumlah kawasan hijau di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjamur lapak penjual bensin eceran.

Di antaranya, di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tapak Kuda dan SPBU Anduonohu, Kendari, Provinsi Sultra.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari, Erlis Satya Kencana mengatakan menanggapi hal tersebut memang perlu melakukan penertiban.

Namun, pihaknya belum bisa menentukan tindakan apa yang akan dilakukan kepada para pedagang ini, karena harus mengecek lokasi terlebih dahulu.

Untuk itu, selama pedagang eceran tersebut tidak mengganggu keamanan lalu lintas, maka masih bisa ditoleransi karena tidak melanggar tata ruang.

Baca juga: Tak Boleh Lagi Pakai Jerigen, Penjual Bensin Eceran di Kendari Pakai Motor Beli Premium di SPBU

Hanya saja, saat berjualan para pedagang dilarang membuka lapak hingga dekat dengan bahu jalan, yang tentu saja mengganggu pengguna jalan lainnya.

"Ke depan memang perlu ada penertiban. Jangan sampai kebablasan, merasa nyaman dan masuk ke bahu jalan. Ini berbahaya bagi mereka sendiri dan masyarakat umum," kata Erlis, Senin (4/7/2022).

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Rizki Brilian Pagala mengatakan penjualan bahan bakar minyak di tepi jalan sudah dilarang pihak Pertamina dengan mengeluarkan surat larangan.

DPRD Kota Kendari, bahkan telah menyurat ke pihak Pertamina untuk diteruskan kepada masing-masing SPBU.

Lantaran, menurutnya, kebanyakan penjual bensin eceran di tepi jalan ini terindikasi melanggar tata ruang.

Baca juga: Dalih Pertamina Duga Penjual Bensin Eceran Dapat Pasokan BBM dari Luar Kota Kendari

"Ini berkaitan dengan regulasi dari Pemerintah Kota Kendari. Saya minta kemarin kasih peringatan, satu sampai tiga kali," bebernya.

Selanjutnya, pihaknya telah menyampaikan kepada Pemerintah Kota Kendari untuk menindaklanjuti kondisi tersebut yang memiliki wewenang terkait regulasi pengaturan tata ruang kota.

Tentu saja dalam proses menindaklajuti hal tersebut diperlukan penyesuaian dan komunikasi dengan beberapa pihak terkait agar tidak menimbulkan keributan.

"Misalnya tidak diindahkan, kita akan bebaskan lahan-lahan yang terindikasi melanggar tata ruang kita," ujarnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved