Berita Sulawesi Tenggara

KPU Panggil 75 Ketua Parpol di Sulawesi Tenggara, Bahas Masalah Verifikasi Peserta Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal pemanggilan seluruh ketua partai politik (Parpol) di Sulawesi Tenggara (Sultra), membahas tahapan Pemilu 2024.

Penulis: Laode Ari | Editor: Risno Mawandili
Istimewa
FOTO Ketua KPU Sultra, Abdul Natsir. Ia mengatakan bahwa KPU memanggil 75 ketua Parpol di Sulawesi Tenggara untuk membahas masalah verifikasi bakal peserta Pemilu 2024. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan pemanggilan seluruh ketua partai politik (parpol) di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menurut Ketua KPU Sultra, Abdul Natsir, 75 ketua parpol dipanggil dalam rangka rapat koordinasi (Rakor) antara pihak penyelenggara dan bakal peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Rakor yang akan digelar di Aula Husni Kamil Malik Sekretariat KPU Sultra itu akan membahas tahapan Pemilu 2024, utamanya masalah verifikasi parpol.

"Rencanya rakor pimpinan partaui politik dengan KPU Sultra akan dilksanakan Senin 27 Juni 2022, di Aula Husni Kamil Malik," ujar Abdul Natsir saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (24/6/2022).

Natsir menjelaskan, nantinya KPU akan mempertanyakan kesiapan kelengkapan administrasi Parpol untuk mengikuti verifikasi peserta pemilu 2024.

Baca juga: Cara KPU Kota Kendari Sulawesi Tenggara Tingkatkan Keikutsertaan Perempuan pada Pemilu 2024

Menurutnya, terdapat beberapa partai yang minim persiapan syarat yang ditetapkan KPU jelang tahapan verifikasi tersebut.

"Jadi lewat pertemuan itu nantinya kita akan memberikan sosialisasi awal tahapan pemilu, dan nantinya pempinan partai politik tingkat provinsi untuk meyampaikan terkait keberadaan partai mereka," bebernya.

"Diantaranya alamat kantor, nomor kontak sampai kelengkapan administrasi seperti SK pembentuan atau pengurus," lanjutnya.

Abdul Natsir menambahkan, KPU juga akan menjelaskan terkait pelayanan selama proses verifikasi Parpol.

Pasalnya, klasifikasi KPU menjelaskan bahwa ada parpol yang wajib mengikuti verifikasi faktual dan ada yang hanya verifikasi administrasi.

Baca juga: Catat Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan di 3 Provinsi di Kalimantan, Simak Program yang Ditawarkan

Sudah menjadi kewajiban KPU Sulawesi Tenggara untuk melakukan vefifikasi faktual terhadap parpol yang tak memiliki perwakilan di DPR RI.

Sementara untuk parpol yang memiliki perwakilan di DPR RI, hanya diverifikasi administrasi.

Tahapan ini dikerjakan setelah seluruh Parpol mendaftar sebagai peserta pemilu 2024 di KPU RI.

"Nantinya KPU di daerah akan menunggu keputusan KPU RI terkait partai poltik yang akan dilakukan verifikasi administasi dan vaktual," tutur Natsir.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved