Berita Sulawesi Tenggara

Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Perkirakan Ada 231 Ribu Pemilih Baru Jelang Pemilu 2024

Tahapan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mulai resmi dilaksanakan pada 14 Juni 2022.

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ La Ode Ari
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Jumwal Shaleh 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Tahapan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mulai resmi dilaksanakan pada 14 Juni 2022.

Dengan peluncuran tahapan Pemilu 2024 ini, maka KPU akan mempersiapkan beberapa tahapan untuk penyelenggara pemiihan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Sebanyak lima tahapan yang akan dilakukan KPU RI untuk penyelenggara Pemilu, tetapi untuk KPU daerah hanya melakukan empat tahapan.

Di antaranya, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi partai politik, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

Untuk tahapan yang akan dilakukan KPU Kota Kendari tahun 2022 yakni verifikasi partai poltik mulai 29 Juli 2022, tetapi kebijakan atau mekasnisme verifikasi partai politik ini masih menunggu PKPU dari KPU RI.

Baca juga: Ketua KPU Kota Kendari Sebut Ada Peluang Perubahan Dapil, Masih Tunggu PKPU Tahapan Pemilu 2024

Kemudian, pemutakhiran data pemilih atau penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan mulai 14 Oktober 2022.

Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh, mengatakan untuk daftar pemilih berkelanjutan yang diterima tercatat 2.132.551 pemilih.

"Jumlah ini dari hasil rekapitulasi DPB pada Mei 2022," kata dia saat diwawancarai TribunnewsSultra.com, pada Selasa (14/6/2022)

Dia meyakini jumlah pemilih di Kota Kendari akan terus bertambah hingga pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 mendatang.

Hal tersebut berdasarkan angka warga wajib membuat KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari mencapai 231 ribu.

Baca juga: KPU Kota Kendari Bakal Fokus Laksanakan Empat Tahapan Jelang Pemilu 2024, Rekrut Badan Adhoc

Artinya, kata dia, bakal ada daftar pemilih baru yang didata oleh KPU Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Jadi dengan angka wajib KTP yang mencapai 231 ribu, maka itu sudah masuk kategori pemilih baru," jelas Jumwal.

"Untuk tahapan itu, maka di dalam perencanaan anggaran agar melakukan pendataan jumlah pemilih wajib KTP," ujarnya menambahkan. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved