Berita Kendari

Imigrasi, Pemkot Kendari dan Organisasi Internasional Gelar Rakornas Bahas Pekerja Migran Indonesia

Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar rakornas bersama Organisasi Internasional dan Pemkot Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)

Penulis: Husni Husein | Editor: Muhammad Israjab
(Husni Husein/TribunnewsSultra.com)
Direktoral Jendral Imigrasi menggelar Rapat Koordinasi (Rakornas) bersama Organisasi Internasional dan Pemerintah Kota atau Pemkot Kendari, Provinsi Sultra Tahun 2022 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar rakornas bersama Organisasi Internasional dan Pemkot Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (9/6/2022).

Adapun rakornas ini turut dihadiri sejumlah stakeholder. Membahas penanganan Pekerja Migran Indonesia atau PMI yang berlangsung di Hotel Claro Kendari Sultra.

Stakeholder terkait yang turut hadir, dari Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian Kota Kendari, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sultra, Polresta Kendari dan lainnya.

Ketua UPT BP2MI Sultra, La Ode Askar mengatakan hingga saat ini pada tahun 2022 jumlah PMI di Kota Kendari sebanyak 20 pekerja telah ditangani dalam permasalahan PMII.

Baca juga: Layanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari Capai 100 Orang per Hari, Cara Buat

"Hingga saat ini kami telah menangani 20 orang di Kota Kendari dan yang terbaru beberapa waktu lalu kami dapat kiriman dari Pare-pare sebanyak 5 orang asal Sulawesi Tenggara," katanya.

Sementara itu, melalui Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian Kota kendari menyebut Negara Jepang dan Korea Selatan menjadi tujuan PMI asal Kota Kendari paling banyak.

Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian Kota kendari mengungkapkan sejumlah masih adanya perdagangan manusia atau trafiking.

Baca juga: Inovasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari Sultra Ciptakan Pelayanan Prima untuk Masyarakat

Disebutkannya, akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya trafiking, faktor ekonomi dan kemiskinan serta kurangnya lapangan pekerjaan.

Selain itu, pola hidup konsumtif, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi dan masyarakat tidak memiliki keterampilan.

Untuk itu, Dinas Ketenagakerjaan menghimbau kepada seluruh stack holder terkait agar rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Mewakili Polresta Kendari, Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Fitrayadi meminta agar seluruh stack holder dapat berkerjasama dengan baik untuk menindak tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Sebagai informasi, dalam rakornas ini juga disertai dengan diskusih antara peserta stack holder terkait usai pemaparan materi disampaikan sejumlah narasumber. (*)

(TribunnewsSultra.com/Husni Husein)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved