Berita Sulawesi Tenggara

Subsidi Upah Kemenag Harus Dikembalikan, Guru Honorer Madrasah di Kendari Minta Bantuan DPRD Sultra

Subsidi upah Kemenag harus dikembalikan, guru honorer madrasah di Sultra minta bantuan DPRD Sulawesi Tenggara.

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ La Ode Ari
Sejumlah guru honorer madrasah di Kendari menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara (DPRD Sultra), Selasa (19/4/2022). Mereka bertemu anggota dewan untuk mengeluhkan honor Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Agama yang diterima harus dikembalikan. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Subsidi upah Kemenag harus dikembalikan, guru honorer madrasah di Sultra minta bantuan DPRD Sulawesi Tenggara.

Sejumlah guru honorer madrasah di Kendari menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara (DPRD Sultra), Selasa (19/4/2022).

Mereka bertemu anggota dewan untuk mengeluhkan honor Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Agama yang diterima harus dikembalikan.

Guru Madrasah Aliyah Asy-Syafiiyah Kendari, La Ifa mengatakan pihaknya meminta bantuan ke dewan karena jumlah dana yang mereka terima cukup besar yakni mencapai Rp1,8 juta.

Kata dia, honor yang diterima dari sekolah per bulannya sebesar Rp200 ribu. Sehingga dengan jumlah tersebut dia bersama penerima lainnya merasa kesulitan untuk mengembalikan.

Baca juga: Polres Konawe Salurkan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan, Target 700 Penerima

BSU dari Kemenag tersebut juga mereka terima sejak 2020 lalu. Mereka diminta oleh pihak Kemenag untuk mengembalikan subsidi upah karena dianggap dua kali mendapat bantuan tersebut.

"Jadi selama setahun memang selain mendapat BSU, guru honorer juga mendapat bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan dan Satgas untuk membantu penanganan Covid-19," kata La Ifa.

Ia menjelaskan, BSU sendiri mereka terima sekali dalam setahun, sementara prakerja dari BPJS Ketenagakerjaan dan Satgas diterima setiap dua bulan dengan besaran Rp1,7 juta.

"Kami diminta mengembalikan karena terima bantuannya double, dan harus dikembalikan dananya," ucapnya.

La Ifa bersama rekannya yang lain juga mempersoalkan hal tersebut karena menurutnya hanya para guru honorer yang diminta mengembalikan bantuan tersebut.

Baca juga: Polsek Bondoala Salurkan Bantuan Tunai kepada PKL, Warung dan Nelayan Tiga Kecamatan di Konawe

"Padahal ada yang sudah terima dana prakerja dari BPJS dan BSU tidak diminta mengembalikan. Justru kami guru honorer diminta harus mengembalikan," ujarnya.

Ifa menjelaskan, bantuan itu juga mereka dapat karena dianggap membantu penanganan Covid-19, baik lingkungan sekolah maupun tempat tinggal.

"Sehingga kalau kemudian bantuan itu harus dikembalikan karena alasan terima double itu sama saja kita dibodohi, baru memang juga diberikan 2020 lalu, kenapa nanti sekarang baru diminta," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sultra, Muh Saleh mengatakan ada 783 guru honorer di Sulawesi Tenggara yang menerima BSU pada 2020 lalu.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved