Opini

Opini: Membangun Kualitas Revolusi Industri 5.0 Dalam Pengembangan SDM Desa di Sulawesi Tenggara

Membangun desa menjadi jantung terpenting di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Editor: Laode Ari
Istimewa
Indra Dapa, Ketua HMI Komisariat Bulan Sabit Universitas Muhammadiyah Kendari. 

Oleh: Indra Dapa, Ketua HMI Komisariat Bulan Sabit Universitas Muhammdiyah Kendari (UMK)

TRIBUNNEWSSULTRA.COM- Membangun desa menjadi jantung terpenting di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Salah satu slogan komitmen dalam membangun Indonesia di era revolusi industri 5.0 society dalam pengembangan desa, perbatasan dan desa menjadi beban moral Jokowi dalam membangun Indonesia yang adil dan makmur. 

Wujud dari komitmen dengan menganggarkan alokasi anggaran dana desa yang dicairkan alokasi anggaran oleh pemerintah sejak tahun 2015 ini, adalah bagian dari upaya komitmen Jokowi dalam memakmurkan dan memajukan desa.

Mulai dari menunjang aktivitas masyarakat desa dan meningkatkan kualitas (SDM) sumber daya manusia desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan adanya pengurangan jumlah kemiskinan pada penduduk lokal.

Salah satu di antaranya adanya wilayah provinsi Sulawesi Tenggara yang angka signifikan meningkat yang di alami pemerintah desa dalam hal alokasi anggaran dana desa dari pemerintah pusat di Sulawesi senilai Rp 1,653 miliyar. Tercatat adanya penurunan BPS provinsi Sulawesi Tenggara.

Jumlah 1,963 desa yang ada di daerah tersebut terkait sumber pendapatan daerah ialah adanya sektor pertanian,sektor pertambangan, sektor industri dan sektor peternakan maupun sektor perkebunan. Adanya upaya peningkatan maupun pengelolaan dan pembinaan yang baik akan meningkatkan kualitas perekonomian daerah yang baik.

Hal ini bisa menjadikan peningkatan pengelolaan maupun kualitas (SDM) akan meningkatkan signifikan di daerah Sulawesi tenggara.

Oleh karena itu, dampak pada pengelolaan alokasi anggaran dana desa yang belum maksimal hingga berunjuk penyalahgunaan wewenang alokasi anggaran dana desa yang terindikasi pada kerugian negara. 

Sedangkan pernyataan yang di beritakan oleh media nasional (25/05/2020), penyelidikan Polda Sultra dalam klasifikasi 25 kepala desa dari kabupaten Konawe Selatan polisi menindak lanjuti laporan masyarakat atas dugaan korupsi dalam sinyalemen penyalahgunaan keuangan negara.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved