DPRD Konawe Sebut Jika Tak Ada Gerakan Mahasiswa Wacana Presiden 3 Periode Bisa Saja Terjadi

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Konawe menyebut jika tak ada gerakan mahasiswa wacana masa jabatan Presiden 3 periode bisa saja terjadi.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Konawe, Dr Ardin, saat berdialog dengan ratusan mahasiswa yang unjuk rasa di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Senin (11/4/2022).

"Wacana ini jujur saja kalau tidak ada pergerakan mahasiswa bisa gerakan perpanjangan 3 periode itu terjadi," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Ardin menegaskan, pihaknya tidak akan pernah bersepakat untuk dilakukannya penundaan Pemilihan Umum (Pemilu).

Bahkan, kata Ardin, wacana tersebut dikeluarkan oleh pengkhiatan bangsa terhadap kepentingan oligarki dan tirani kekuasaan.

Baca juga: Beredar Tulisan Tangan Pernyataan Sikap DPRD Sultra dan BEM UHO Usai Demo 11 April 2022 di Kendari

Selain itu, dia juga menanggapi terkait kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak jenis Pertamax.

Ardin heran kebijakan tersebut tidak diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.

"Permainan apa ini di bangsa ini. Tidak bisa seperti itu," jelasnya.

"Kita mengutuk keras adanya oknum-oknum yang menginginkan perpanjangan tiga periode," ujarnya menambahkan.

Pernyataan BEM Unilaki

Sebelumnya diberitakan, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Lakidende (Unilaki) sebut pemerintah tidak dapat lagi jalankan tugas-tugasnya.

Hal ini disampaikan Ketua BEM Unilaki, Ulfa Nur Fatimah saat menyampaikan aspirasi di ruang paripurna DPRD Konawe, Senin (11/4/2022).

"Berdirinya kami disini sebagai bukti bahwa pemerintah tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugasnya," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah juga sudah tidak dapat mengayomi rakyat.

Meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan tidak akan menunda Pemilihan Umum (Pemilu).

Baca juga: BEM Universitas Lakidende Konawe Sebut Pemerintah Tidak Lagi Dapat Menjalankan Tugas-tugasnya

Menurutnya, tidak ada jawaban yang dapat memberikan kepuasan kepada massa aksi.

"Sampaikan pesan kami hari ini. Jangan biarkan kami datang kembali membahas isu-isu yang itu saja," ujarnya.

Fatimah menyebut, kebijakan presiden terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen serta harga BBM juga telah menyengsarakan rakyat.

"Kami di sini menyuarakan suara rakyat Indonesia," jelasnya.

Unjuk Rasa Mahasiswa

Sebelumnya diberitakan, ratusan mahasiswa di Konawe gelar unjuk rasa di kantor DPRD Konawe, Senin (11/4/2022).

Pantauan TribunnewsSultra.com, unjuk rasa di mulai di depan Kampus Unilaki.

Kemudian massa aksi beranjak ke Kantor DPRD Konawe.

Mahasiswa juga sempat melakukan blokade jalan di simpang 4 kantor DPRD.

Tampak ratusan mahasiswa ini juga membawa berbagai atribut organisasi.

Baca juga: Jenazah IPDA Imam Agus Husein Akan Dibawa ke Kampung Halaman di Mandailing Natal untuk Dimakamkan

Di dalam ruangan paripurna, mahasiswa ditemui oleh Ketua DPRD Konawe, Dr Ardin.

Selain itu, Wakil Ketua I Kadek Rai Sudiani, Wakil Ketua II Rusdianto, Wakapolres Konawe Kompol Alwi, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Unjuk rasa mahasiswa ini dilakukan dalam rangka menyampaikan aspirasi 4 poin tuntutan yakni:

1. Menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

2. Menolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

3. Menolak Kenaikan Harga Bahan Pokok.

4. Menolak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.(*)

(TribunnewsSultra.com/Arman Tosepu)