Saling Jatuhkan Sanksi, Rusia Masukkan Presiden AS Joe Biden dan Petinggi AS Lainnya ke 'Stop List'

- Putra Joe Biden, Hunter;

- Mantan calon Presiden AS Hillary Clinton.

Sanksi ini, kata Kemlu Rusia, datang sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari kebijakan yang sangat Russofobia yang diadopsi oleh pemerintahan AS saat ini.

Kemlu Rusia menunjukkan, bahwa walau bagaimanapun Rusia tidak menarik diri dari mempertahankan hubungan resmi dengan AS.

Bahkan jika perlu, akan menyelesaikan masalah yang berasal dari status individu 'daftar hitam', untuk mengatur kontak tingkat tinggi.

Baca juga: Kemhan Inggris Sebut Rusia Berencana Gunakan Senjata Biologis untuk Serang Ukraina

Sebagaimana diketahui bahwa pada bulan Februari lalu, Rusia secara resmi mengakui Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Luhansk (LPR).

Kedua republik tersebut merupakan wilayah di Ukraina yang dikuasai oleh kelompok separatis pro-Rusia.

Hingga akhirnya 2 wilayah tersebut memisahkan diri dari Ukraina dengan mendirikan republik sendiri.

Selanjutnya, Rusia pada Kamis (24/2/2022) melancarkan operasi militer di Ukraina setelah otoritas DPR dan LPR meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari serangan pasukan Kiev.

Baca juga: Khawatir soal Kabar Pasukan NATO Kena Rudal Rusia di Ukraina, Inggris Larang Warganya Ikut Perang

Rusia mengungkapkan tujuan dari invasi ini adalah untuk menetralisir kapasitas militer Ukraina.

Yakni dengan serangan presisi yang dilakukan terhadap infrastruktur militer Ukraina.

Sebagai tanggapan invasi di Ukraina tersebut, AS, Inggris dan Uni Eropa, serta beberapa negara lain, memberlakukan sanksi yang menargetkan entitas dan individu Rusia.

(TribunnewsSultra.com/Nina Yuniar)