Penghapusan Tenaga Honorer 2023 Diganti Rekrutmen PPPK, Gaji Setara Pegawai Negeri Sipil

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pemerintah berencana menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang.

Penghapusan tenaga honorer 2023 melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB.

Keputusan ini dinilai sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala UPT Badan Kepegawaian Negara atau BKN Kendari Sahman membenarkan rencana pemerintah tersebut.

"Iya memang benar, tahun depan sudah tidak ada lagi tenaga honorer dan akan digantikan dengan PPPK,"ucap Sahman, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Seleksi Kompetensi PPPK 2021 BKKBN Sultra Sempat Tertunda Gegara Terkendala Jaringan Internet

Menurutnya, keputusan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer tersebut sudah tepat.

Karena berbagai persoalan pada proses penerimaannya.

Seperti yang diketahui, penerimaan honorer merupakan kebijakan dari pemerintah daerah dan terkadang menyalahi serta tak sesuai aturan.

"Misalnya sebagai salah satu contoh yang melenceng dari aturan yakni jika penerimaan honorer ditandatangani oleh kepala sekolah," tuturnya.

Padahal katanya, hal itu tak sesuai aturan karena seharusnya yang bertandatangan adalah pejabat eselon II.

Dari permasalahan tersebut dengan berbagai carut marutnya penerimaan tenaga honorer maka pemerintah mengalihkan semuanya ke PPPK.

"Tentunya hal itu sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam memperhatikan tenaga honorer," imbuhnya.

Baca juga: 2.514 Pelamar CPNS dan PPPK 2021 Kendari Dinyatakan Lolos Seleksi Administrasi, Masa Sanggah 3 Hari

Dengan penghapusan itu maka hak yang diterima honorer apabila dialihkan ke PPPK bakal sama dengan Pegawai Negeri Sipil.

Terkait gaji juga telah disesuaikan dan disamakan dengan pegawai negeri, yang selama ini apa yang mereka peroleh tak sesuai dengan apa yang dikerjakan.

Menpan RB

Menpan RB Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada lagi instansi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah yang akan merekrut kembali tenaga honorer mulai tahun depan 2023.

Tjahjo beralasan perekrutan tenaga honorer akan mengganggu komposisi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan.

Sehingga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini.

Berikut syarat agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN, hal iti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Baca juga: Dikmudora Kendari Imbau Sekolah Rekrutmen Guru Honorer, Antisipasi Kekurangan Tenaga Pengajar

Dalam aturan tersebut tersebut menyatakan tenaga honorer yang diprioritaskan menjadi ASN antara lain guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan pemerintah.

Tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi ASN terdapat ke dalam beberapa bagian. 

Pertama, tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun. 

Kedua, tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 10 hingga 20 tahun.

Ketiga, tenaga honorer dengan usia maksimal 40 tahun dengan masa kerja 5 hingga 10 tahun. 

Keempat, tenaga honorer dengan usia maksimal 35 tahun dengan masa kerja 1 hingga 5 tahun.

(TribunnewsSultra.com/Muh Ridwan Kadir)