Pemerintah Kota Kendari Beri Usulan 3 Raperda ke DPRD, Harap Dikaji dan Dijadikan Perda Resmi

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pemerintah Kota Kendari memberikan masukan atas beberapa peraturan daerah yang dianggap kurang tepat untuk kondisi masyarakat Kota Kendari saat ini.

Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan ada tiga buah rancangan peraturan daerah tahun 2022.

"Di antaranya mengenai perubahan keempat atas Raperda Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah," kata Siska, Senin (24/1/2022).

Raperda tentang retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus serta Raperda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan investasi.

Ketiga Raperda tersebut dijelaskan dan materinya diserahkan Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran kepada Ketua DPRD Kota Kendari Subhan.

Diketahui, penyerahan tersebut diselenggarakan dalam Rapat Paripurna di ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Kendari, Senin (24/1/2022).

Siska Karina Imran mengatakan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Kata dia, diperlukan kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri untuk meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Kota Kendari memberikan beberapa usulan di antaranya pungutan daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan.

Usulan ini agar diatur dalam Perda Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tarif pajak tersebut ditetapkan sebesar 25 persen dari harga patokan.

"Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan," ujarnya.

"Maka pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami kenaikan cukup signifikan dan sangat memberatkan wajib pajak," tambahnya.

"Ini tentunya berdampak pada masyarakat Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai konsumen akhir," jelasnya.

Sejalan dengan hal ini, pemerintah sesuai kewenangan bermaksud mengubah tarif pajak mineral bukan logam dan batuan melakukan perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Kemudian, persoalan Raperda retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Menurutnya, dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, hanya mengatur tentang jenis dan tarif retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus.

Namun tidak terdapat kluster atau klasifikasi objek layanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dan pemungutan retribusi tidak mencerminkan rasa keadilan.

Sehubungan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan pertumbuhan jumlah penduduk, maka Pemkot Kendari bermaksud meningkatkan layanan masyarakat.

Dengan menyusun peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus dengan melakukan kluster atau klasifikasi objek layanan dan besaran tarif.

Perda ini diharapkan dapat memaksimalkan fungsi instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Selain itu, terakhir terkait penyusunan rancangan daerah Pemerintah Kota Kendari tentang pemberian intensif dan atau kemudahan investasi.

Ia menjelaskan, hal ini adalah amanah Pasal 278 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Intensif dan atau Kemudahan Investasi di Daerah.

Diharapkan dengan peraturan daerah ini dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik investasi, baik penanaman modal asing maupun dalam negeri.

Sehingga dapat mendorong perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Kami berharap Raperda baru yang diusulkan dapat berjalan dengan baik untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Kendari," ujarnya.

"Ke depan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah," tutupnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)