Breaking News:

Berita Ekonomi

Rakornas TPAKD 2021, OJK : Masih Ada Kesenjangan Inklusi Keuangan di Perkotaan dan Pedesaan

Dalam rapat tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan Industri Jasa Keuangan terus berupaya meningkatkan akses keuangan.

Penulis: Muh Ridwan Kadir | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ Muh Ridwan Kadir
Sambutan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Rakornas TPKAD yang digelar hybrid di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (16/12/2021). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2021 yang digelar secara hybrid di Jakarta juga diikuti Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (16/12/2021).

Dalam rapat tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan Industri Jasa Keuangan terus berupaya meningkatkan akses keuangan.

Hal itu diyakini bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan masih terdapat kesenjangan inklusi keuangan yang terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan.

"Kesenjangan tersebut yaitu sebesar 83 persen dan 68 persen, sehingga atas persentase tersebut perlu adanya percepatan akses keuangan di daerah dan perlu menjadi perhatian agar dapat menjangkau ke seluruh daerah," ucap Wimboh.

Baca juga: Pemkot Kendari Hadiri Pertemuan Tahunan Rakornas TPAKD OJK, Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional

Wimboh menuturkan keberadaan serta peran TPAKD sangat penting dalam menyerap program-program yang dikeluarkan pemerintah.

Hal itu guna mendorong pemulihan ekonomi seperti program KUR untuk mendorong kemajuan UMKM.

"OJK terus mendorong penyaluran KUR ini. Kemarin kami telah bertemu dengan pimpinan perbankan membahas agar target KUR tahun ini Rp285 triliun bisa tercapai. Dan saya yakin sampai akhir tahun angka itu bisa tercapai," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Mendagri yang diwakili Kepala Balitbang Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan terkait peranan TPAKD dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi.

Katanya peranan tersebut sangatlah dirasakan karena membantu ketersediaan akses keuangan bagi masyarakat antara lain untuk mendapatkan pembiayaan usahanya.

Baca juga: Ombudsman RI Kerja Sama Kota Kendari, Bombana, Konsel dan Konut, Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

"Diharapkan kepada seluruh kepala daerah untuk membentuk TPAKD sebagai langkah nyata memberikan akses keuangan seluasnya kepada masyarakat serta untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah serta keselarasan rencana kerja pemerintah daerah," ungkapnya

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menyampaikan sampai dengan Desember 2021, telah terbentuk 325 TPAKD di 34 provinsi dan 291 kabupaten dan kota.

Berbagai program yang dilaksanakan TPAKD tersebut antara lain, Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Bank Wakaf Mikro (BWM), KUR klaster, Kredit Ultra Mikro, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)/Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)/Asuransi Nelayan (ASNEL).

Kemudian Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) termasuk Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB), Laku Pandai, Pemberdayaan BUMDes dan UMKM, dan Pembentukan Jamkrida dan program lainya yang bekerja sama dengan para pelaku usaha jasa keuangan. (*)

(TribunnewsSultra.com/Muh Ridwan Kadir)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved