Breaking News:

Berita Sulawesi Tenggara

Dianggap Haram dan Merugikan, PWNU Sultra Imbau Masyarakat Tak Pakai Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

Ketua PWNU Sultra,KH Muslim, mengatakan ada beberapa hal hingga dikatakan penggunaan bitcoin haram dalam transaksi.

Penulis: Laode Ari | Editor: Muhammad Israjab
Ilustrasi cryptocurrency alias uang kripto, Bitcoin 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara atau PW NU Sultra meminta masyarakat tak gunakan bitcoin sebagai transaksi atau alat pembayaran.

Hal itu, karena NU menilai bitcoin sebagai alat tukar menukar yang tidak sah baik secara hukum maupun pandangan islam.

Sehingga penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dianggap haram oleh NU.

Ketua PWNU Sultra, K H Muslim, mengatakan ada beberapa hal hingga dikatakan penggunaan bitcoin haram dalam transaksi.

Baca juga: Sebar Hoaks Teror Bom, Penjual Kue Ternyata Ingin Bank Tutup agar Orangtuanya Tak Bisa Minta Uang

Kata dia, dalam proses transaksi atau tukar menukar ada spekulasi hingga merugikan sepihak.

"Artinya, transaksi itu tidak termasuk sebagai alat pembayaran yang sah baik menurut hukum negara maupun dalam ilmu fiqih," ujar Muslim.

Dia menjelaskan, proses jual beli itu merupakan ibadah sosial, tetapi ada syarat terpenuhi hingga transaksi dinilai sah termasuk alat tukar yang digunakan.

Sementara, ujar Muslim, bitcoin saat ini belum ditetapkan sebagai alat pembayaran sah secara hukum meski sudah ada di masyarakat.

Untuk itu dia mengimbau, masyarakat di Sultra tak menggunakan Bitcoin dalam transaksi atau alat pembayaran.

Baca juga: Baru Pacaran Sehari, Siswi SMA Nyaris Dicabuli Kakak Kelas, Sempat Dianiaya hingga Berhasil Kabur

"Di Sultra kalau yang namanya transaksi tidak sah sesuai aturan hukum dan ilmu fiqih, hasilnya bisa dikatakan haram, " tutur Muslim.

Terkait langkah PWNU Sultra untuk mengeluarkan fatwa dengan adanya Bitcoin sebagai alat tukar menukar, Muslim menerangkan belum mengambil keputusan.

Hal tersebut karena masih wewenang Majelis Ulama Indonesia atau MUI.

"Hanya saja bagi Ormas islam seperti NU tentunya hanya memberikan himbauan untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum, termasuk alat pembayaran yang digunakan," ujar Muslim. (*)

(Tribunnewssultra.com/La Ode Ari) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved