Breaking News:

Berita Sulawesi Tenggara

Usai Periksa Kepala BPBD Sultra Polisi Akan Libatkan BPKP Terkait Kerugian Negara Honor Satgas Covid

Buntut honor yang belum dibayar, sejumlah pegawai menyegel posko Satgas Covid-19 dan melakukan mogok kerja, pada Kamis (7/10/2021) sampai Senin

Penulis: Fadli Aksar | Editor: Muhammad Israjab
Fadli Aksar/TribunnewsSultra.com)
Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ( Kasubbid Penmas Polda Sultra ) AKBP Dolfi Kumaseh. (FOTO: Fadli Aksar) 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ( Polda Sultra ) bakal melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

BPKP Sultra bakal dilibatkan dalam penelusuran potensi kerugian negara jika penyidik menemukan sebuah indikasi korupsi di dalam keterlambatan pembayaran honor pegawai Satgas Covid-19.

Diketahui, honor Satgas Covid-19 sempat tertunggak sejak 13 April 2021 2021 lalu.

Buntut honor yang belum dibayar, sejumlah pegawai menyegel posko Satgas Covid-19 dan melakukan mogok kerja, pada Kamis (7/10/2021) sampai Senin (11/10/2021).

Baca juga: Salam Dari Binjai Masuk Jakarta, Gabung Crazy Rich Medan, Indra Kenz: Paris Parnandes Berpotensi

Tak hanya itu, kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sultra juga ikut disegel mahasiswa, Rabu (13/10/2021).

Satgas Covid-19 Pusat lantas turun tangan dengan meminta Polda Sultra untuk mengusut kasus ini.

Sebanyak 11 orang telah diperiksa termasuk kepala BPBD Sultra Muhammad Yusup, bendahara, 3 panitia pelaksana teknis kegiatan (PPTK), 2 orang dari rumah makan, dan 4 anggota Satgas Covid-19 Sultra.

Penyidik juga masih bekerja mengumpulkan bukti untuk membuat terang kasus ini.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat atau Kasubbid Penmas Polda Sultra AKBP Dolfi Kumaseh mengatakan, penyidik tengah merencanakan untuk melakukan gelar perkara internal.

Baca juga: Adik Tak Sanggup Bayar Utang Karaoke dan Miras, Kakak Malah Aniaya Pemilik Karaoke

"Kalau dinilai cukup, maka akan dianalisa, apakah ini diproses lebih lanjut, kalau memang bisa, mungkin akan mengajukan audit BPKP," kata Dolfi Kumaseh saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/11/2021).

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved