Breaking News:

Berita Kendari

DPC GMNI Kota Kendari Desak Presiden Joko Widodo Keluarkan Perppu Cabut Omnibus Law

Sejumlah mahasiswa di Kota Kendari menggelar aksi menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law.

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ La Ode Ari
Ketua DPK GMNI FISIP UHO Kota Kendari, Rasmin Jaya. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Sejumlah mahasiswa di Kota Kendari menggelar aksi menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law.

Massa aksi dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau DPC GMNI Kota Kendari itu menyuarakan tuntutan mereka di perempatan lampu lalu lintas di kawasan Eks MTQ Kendari, Selasa (5/10/2021).

Mereka menuntut Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk mencabut pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Mahasiswa menilai selama pemberlakuan undang-undang tersebut sebagai wadah terbentuknya kesewenang-wenangan di pemerintahan atau oligarki.

Ketua DPK GMNI FISIP UHO, Rasmin Jaya mengatakan meski sudah disahkan pada 2020 lalu, tetapi mahasiswa tetap menuntut atas pemberlakuan regulasi itu karena terkesan kontroversial.

Baca juga: 25 Dosen Non PNS FIB UHO Ikut Pengabdian Masyarakat Penguatan Kapasitas Teknik Menguji Sistem Panel

"Hal ini karena pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang dibawa ke DPR tidak melibatkan partisipasi masyarakat," katanya.

Selain itu, menurut dia, selama pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang membuka pihak asing untuk berinvestasi untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia.

"Sehingga melalui kajian kami, banyak pasal dalam undang-undang itu yang justru merugikan masyarakat," ujar Rasmin Jaya.

Jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas, dikhawatirkan pemberlakuan undang-undang itu semakin berdampak buruk bagi masyarakat terutama penciptaan lapangan kerja.

"Kami sudah meminta bahkan menyuarakan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan Judicial Review agar pemerintah segera mencabut pemberlakuan Omnibus Law meski sudah disahkan," tutur Rasmin. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved