Berita Sulawesi Tenggara

Kajati Sultra Tegaskan Tengah Memburu Buronan Kasus Korupsi Izin Tambang La Ode Sinarwan Oda

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sarjono Turin menegaskan tengah memburu tersangka kasus korupsi izin tambang La Ode Sinarwan Oda.

Penulis: Fadli Aksar | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ Fadli Aksar
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sarjono Turin 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kajati Sultra) Sarjono Turin menegaskan tengah memburu tersangka kasus korupsi izin tambang La Ode Sinarwan Oda.

Direktur PT Toshida Indonesia, La Ode Sinarwan tersebut telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 20 September 2021 lalu.

Penetapan status DPO terhadap direktur perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sultra itu usai tiga kali mangkir dari panggilan penyidik Kejati Sultra.

La Ode Sinarwan Oda dianggap tidak kooperatif dan melawan proses penyidikan karena tak kunjung memenuhi panggilan penyidik sejak dinyatakan sebagai tersangka.

"Karena sudah dinyatakan sebagai DPO, kami (masih) cari yang bersangkutan (La Ode Sinarwan Oda)," ujar Sarjono Turin saat ditemui di Claro Hotel Kendari, Senin (4/10/2021).

Ia mengatakan, akan melibatkan Kejaksaan Agung dan instansi aparat penegak hukum lain untuk menangkap La Ode Sinarwan Oda.

Baca juga: Resmi, Yusmin Cs Terdakwa Korupsi Izin Tambang PT Toshida Indonesia Jalani Sidang Dakwaan 4 Oktober

Berstatus DPO

Sebelumnya diberitakan, La Ode Sinarwan Oda dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 20 September 2021 lalu.

Diketahui, La Ode Sinarwan Oda ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) PT Toshida Indonesia.

Asisten Intelijen atau Asintel Kejati Sultra, Noer Adi mengatakan, peningkatan status DPO tersebut karena La Ode Sinarwan Oda tidak kooperatif.

"Sudah tiga kali kami lakukan pemanggilan. Namun LSO, sama sekali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari tim penyidik," kata Noer Adi saat dihubungi melalui WhatsApp Messenger, Kamis (30/9/2021).

Pihaknya pun mempertimbangkan untuk menjemput paksa tersangka korupsi yang merugikan negara sebesar Rp495 miliar tersebut.

Baca juga: Dirut PT Toshida La Ode Sinarwan Oda Berstatus DPO Berkali-kali Mangkir dari Panggilan Kejati Sultra

Namun demikian, Noer Adi, belum dapat memastikan proses jemput paksa, lantaran upaya tersebut sifatnya klandestin (kegiatan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu). 

"Artinya dilakukan secara rahasia. Sesegera mungkin (jemput paksa), secara klandestin," ujarnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved