Breaking News:

Berita Sulawesi Tenggara

Pemprov Sultra Diminta Bayar Ganti Rugi Rp4,2 Miliar, 13 Tahun Klaim Lapangan Golf Sanggoleo

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) diminta membayar ganti rugi lahan Lapangan Golf Sanggoleo senilai Rp4,2 miliar.

Penulis: Fadli Aksar | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ Fadli Aksar
Humas Pengadilan Negeri Kendari, Ahmad Yani. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) diminta membayar ganti rugi lahan Lapangan Golf Sanggoleo senilai Rp4,2 miliar.

Lapangan Golf Sanggoleo yang sebelumnya diklaim milik Pemprov Sultra selama 13 tahun (sejak 2008) itu, kini berpindah tangan ke ahli waris Sangga Kelenggo, Sitti Haerani Kelenggo dkk.

Sejak tahun 2009, Sitti Haerani Kelenggo dkk beberapa kali memenangkan gugatan Lapangan Golf Sanggoleo, yang berlokasi di Jalan Sanggoleo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sultra.

Kepemilikan lahan seluas 10,5 hektar itu resmi berpindah, menyusul putusan Peninjauan Kembali atau PK Mahkamah Agung Nomor: 196 PK/2015.

Putusan PK Mahkamah Agung itu menguatkan putusan lembaga itu sendiri terkait kepemilikan lahan oleh penggugat Sitti Haerani Kelenggo.

Putusan Mahkamah Agung tersebut tertuang dalam Surat Putusan Nomor: 617 K/PDT/2011, berisi perintah ganti rugi lahan senilai Rp4,2 miliar.

Baca juga: Gegara Batal Sita Eksekusi, Ahli Waris Lahan Lapangan Golf Sanggoleo Geruduk Pengadilan Kendari

PK Mahkamah Agung kemudian diperkuat dengan penetapan anmanning Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 20/Pen.Pdt.Amn/2009/PN.Kdi tertanggal 17 Juni 2021.

Humas Pengadilan Negeri Kendari Ahmad Yani mengatakan, putusan Mahkamah Agung terakhir terkait eksekusi pembayaran sejumlah uang.

"Perintah Mahkamah Agung adalah memerintahkan tergugat Gubernur Sulawesi Tenggara untuk membayar kepada pihak penggugat sejumlah uang Rp4,2 miliar," kata Ahmad Yani saat ditemui di kantornya, Rabu (29/9/2021).

Menurut Ahmad Yani, putusan Mahkamah Agung itu sudah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilakukan, sehingga Pemprov Sultra harus mematuhi putusan MA tersebut. 

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved