Breaking News:

OTT Bupati Kolaka Timur

OTT Bupati Koltim Efek Pencalonan Kepala Daerah Berbiaya Mahal, Pengamat: Tak Ada Makan Siang Gratis

Kasus dugaan korupsi ini menuai sorotan dari Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (Fisip UHO) Kendari Najib Husain.

Penulis: Fadli Aksar | Editor: Muhammad Israjab
kolase foto (handover)
Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur (AMN) ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/9/2021) malam. AMN diduga menerima setoran atau uang ‘palak’ proyek Rp250 juta dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Koltim Anzarullah (ANZ) yang juga ditetapkan menjadi tersangka. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pengamat Politik Sulawesi Tenggara (Sultra) Najib Husain mengomentari soal kasus operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Koltim Anzarullah, Selasa (21/9/2021).

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka suap-menyuap tender proyek pascabencana di Kabupaten Koltim.

KPK menyita barang bukti uang senilai Rp225 juta buah OTT dari tangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Koltim Anzarullah.

Kasus dugaan korupsi ini menuai sorotan dari Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (Fisip UHO) Kendari Najib Husain.

Baca juga: Simak Harga Tunai dan Cara Investasi Emas Batangan UBS di Pegadaian Kendari September 2021

Ia melihat, kasus ini sebagai imbas dari biaya politik yang mahal, terutama pada proses pencalonan kepala daerah.

Bupati Koltim Andi Merya Nur tiba di Bandara Haluoleo setelah menaiki mobil minibus merek Toyota Kijang Innova bernomor polisi DT 1580 CA
Bupati Koltim Andi Merya Nur tiba di Bandara Haluoleo setelah menaiki mobil minibus merek Toyota Kijang Innova bernomor polisi DT 1580 CA (Handover)

Pasalnya, setiap calon kepala daerah yang hendak mengikuti kontestasi pemilihan, mereka mencari kendaraan politik yang tidak gratis alias dengan mahar.

"Ketika mereka menggunakan kendaraan politik dari partai politik itu sendiri, maka konsekuensinya tidak ada makan siang gratis," kata Najib Husain saat dihubungi melalui telepon, Jumat (24/9/2021).

Padahal, kata Najib, ketika para calon kepala daerah menggunakan partai politik tanpa embel-embel mahar, bupati atau wali kota tetap dikontrol partai pengusung.

Sehingga, partai pengusung dengan bupati atau wali kota terpilih punya ikatan emosional, bukan ikatan transaksional.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved