Breaking News:

OTT Bupati Koltim

Uang Palak Rp225 Juta, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka KPK, Suami Lolos

Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur (AMN) ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/9/2021) malam.

Editor: Aqsa
kolase foto (handover)
Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur (AMN) ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/9/2021) malam. AMN diduga menerima setoran atau uang ‘palak’ proyek Rp250 juta dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Koltim Anzarullah (ANZ) yang juga ditetapkan menjadi tersangka. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, JAKARTA - Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur (AMN) ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/9/2021) malam.

AMN diduga menerima setoran atau uang ‘palak’ proyek Rp225 juta dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Koltim Anzarullah (ANZ).

ANZ bersama Andi Merya ditetapkan menjadi tersangka setelah Operasi Tangkap Tangan atau OTT KPK di Kabupaten Koltim, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Selasa (21/9/2021) malam.

Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK mengamankan enam orang termasuk Bupati Koltim Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Koltim ANZ.

Selain itu, suami Andi Merya yakni Mujeri Dachri (MD), serta tiga ajudan bupati yakni Andi Yustika (AY), Novriandi (NR), dan Muawiyah (MW).

Dalam kasus dugaan korupsi proyek bencana tersebut, MD lolos dari jerat tersangka KPK.

Penetapan status Andi Merya dan ANZ diumumkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/9/2021).

Keduanya menyandang status tersebut dalam kasus dugaan suap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Pemkab Koltim) tahun 2021.

Atas perbuatannya, Andi Merya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Anzarullah disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Koltim Sebagai Tersangka

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved