Breaking News:

Berita Konawe

LSM Tuding Mobil Oprasional PPPA Konawe Disalahgunakan, Begini Tanggapan Kapala Dinas

Kemudian, Bahrun dihubungi melalui sambungan telepon. Bahrun enggan menjawab tudingan yang di alamatkan kepada dirinya itu.

Penulis: Arman Tosepu | Editor: Muhammad Israjab
Istimewa
Mobil bantuan dari Kementerian PPPA yang sedang terparkir di depan rumah Kadis PPPA Konawe. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Kepala Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau PPPA Kabupaten Konawe, Bahrun Ishak menanggapi soal tudingan kepada dirinya.

Bahrun sebelumnya dituding Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan penyalahgunaan kendaraan operasional bantuan dari Kementerian PPPA.

Saat coba dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, Bahrun sedang tak berada di kantornya.

Kemudian, Bahrun dihubungi melalui sambungan telepon. Bahrun enggan menjawab tudingan yang di alamatkan kepada dirinya itu.

"Nanti pi ya, di kantor saja kita bicara, saya ada urusan pribadi," kata Bahrun, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Saat USG Hanya Tampak 1 Bayi, Wanita Ini Kaget Lahirkan 3 Bayi Kembar, Suami Kerja Jual Cilok

Sebelumnya, penggunaan mobil bantuan itu mendapat sorotan dari salah satu LSM di Konawe.

Mobil tersebut, diduga tidak pernah digunakan sebagai peruntukannya yakni penjangkauan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Melainkan, mobil tersebut digunakan sebagai kendaraan dinas Kepala Dinas PPPA Konawe, Bahrun Ishak.

Mobil tersebut juga diketahui sering terparkir di halaman rumah Bahrun.

Diketahui, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) resmi menghibahkan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 114 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Baca juga: Michael Owen Kritik PSG, Usai Imbang Lawan Club Brugge Sebut Semakin Lemah Bersama Lionel Messi

Salah satunya daerah yang terpiilih adalah Kabupaten Konawe pada 2018 lalu.

Pemberian Molin kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mendukung pelayanan dan penjangkauan program PPPA di daerah.

Melalui unit pelaksana teknis daerah yakni perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dalam meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.

Diantaranya yaitu untuk memfasilitasi korban kekerasan melalui pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, mediasi, dan pendampingan korban.(*)

(TribunnewsSultra.com/Arman Tosepu)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved