Breaking News:

Berita Kendari

Rapat Evaluasi Manajemen Aset Pemerintah Kota Kendari, Nahwa Umar Akui Ada Sejumlah Persoalan

Sekretaris Daerah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nahwa Umar mengakui ada sejumlah persoalan terhadap beberapa aset Pemerintah Kota Kendari.

Penulis: Amelda Devi Indriyani | Editor: Sitti Nurmalasari
Kominfo Kota Kendari
Rapat Evaluasi Manajemen Aset Pemerintah Kota Kendari, berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/9/2021) 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Sekretaris Daerah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nahwa Umar mengakui ada sejumlah persoalan terhadap beberapa aset Pemerintah Kota Kendari

Hal tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi manajemen aset Pemerintah Kota Kendari, di Ruang Rapat Sekertaris Daerah Kota Kendari, Kamis (9/9/2021).

Dalam rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan Kepala Dinas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Kemudian, Kepala bagian Hukum, Lurah Kendari Caddi, Lurah Purirano dan Sekretaris serta sejumlah Kabid dan Kepala Seksi di BKAD dan Dinas Perumahan. 

Rapat yang dipimpin Sekda Kota Kendari Nahwa Umar itu guna melengkapi data Kota Kendari pada Monitoring Center for Prevention (MCP) koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) KPK.

Baca juga: Kepala Dinas Bina Marga Sultra Sebut Pengerjaan Jalan di Konawe Selatan Masih Terkendala Anggaran

Nahwa Umar, mengatakan data yang kurang pada aset tersebut seperti tidak memiliki sertifikat serta ada pihak yang mengklaimnya. 

Ia mencontohkan, beberapa sekolah termasuk lahan milik Pemerintah Kota Kendari diklaim warga, meskipun mereka tidak memiliki hak yang kuat.

Untuk mengatasi sejumlah persoalan itu, Pemkot Kendari terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar persoalan tersebut bisa terselesaikan dengan segera.

Salah satunya dengan Badan Pertanahan Negara (BPN), di mana tahun 2021 Pemkot Kendari mengusulkan pembuatan sebanyak 185 sertifikat dari 300 sertifikat yang ditargetkan.

“Saya harap usulan sertifikat yang disampaikan Kota Kendari bisa segera ditindaklanjuti oleh BPN, untuk melengkapi laporan kami di Korsupgah KPK,” ujar Nahwa.

Baca juga: TP-PKK Kota Kendari Juara 1 Lomba Devile dan Kesenian Jambore PKK se-Sulawesi Tenggara

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved