Breaking News:

Pejabat Sultra Tersangka

Jaksa Teliti Berkas Perkara 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Izin Tambang PT Toshida Indonesia

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) telah melimpahkan berkas perkara tiga tersangka kasus tambang PT Toshida Indonesia.

Penulis: Fadli Aksar | Editor: Sitti Nurmalasari
(Risno Mawandili/TribunnewsSultra.com)
Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sultra, Noer Adi. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) telah melimpahkan berkas perkara tiga tersangka kasus tambang PT Toshida Indonesia.

Ketiga tersangka itu yakni eks Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kadispora Sultra Yusmin, eks Plt Kadis ESDM Buhardiman, dan Bendahara PT Toshida Indonesia Umar.

Asisten Intelejen atau Asintel Kejati Sultra Noer Adi menjelaskan, jaksa saat ini tengah meneliti berkas perkara tiga tersangka tersebut. 

"Masih dalam tahap penelitian berkas perkara (tahap 1) oleh tim jaksa peneliti (p16), untuk perkara atas nama Umar, Dr Burhardiman dan Yusmin," ujar Noer Adi melalui WhatsApp Messenger, Senin (30/8/2021). 

Diketahui, dalam kasus ini, Kejati Sultra menetapkan empat orang tersangka dalam kasus korupsi izin tambang PT Toshida Indonesia.

Buhardiman keluar dari ruang penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sultra dengan menggunakan rompi merah tahanan.
Buhardiman keluar dari ruang penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sultra dengan menggunakan rompi merah tahanan. (Istimewa)

Keempatnya adalah eks Plt Kadispora Sultra Yusmin, eks Plt Kadis ESDM Sultra Buhardiman, Direktur PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, dan Bendahara PT Toshida Indonesia Umar.

Baca juga: Kalah Praperadilan Dugaan Korupsi PT Toshida, Kejati Sultra Lengkapi Bukti Tersangka Buhardiman

Yusmin dan Buhardiman diduga telah menerbitkan rencana kerja anggaran biaya atau RKAB pada medio 2019-2020 kepada PT Toshida Indonesia.

Semetara PT Toshida Indonesia sendiri telah dinyatakan beroperasi secara ilegal sejak 2009 karena tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan.

Akibatnya, negara merugi sekitar Rp168 miliar.

Setelah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau IPPKH dicabut, PT Toshida Indonesia tetap menambang dan melakukan penjualan serta pengapalan sebanyak empat kali.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved