Berita Muna

BPN Muna Diduga Lakukan Pungutan Liar Rp250 Ribu Untuk Biaya Pengukuran Tanah, Warga Mengeluh

Badan Pertanahan Nasional atau BPN Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga melakukan pungutan liar atau pungli kepada warga.

Penulis: Risno Mawandili | Editor: Fadli Aksar
Tribunnews.com
Badan Pertanahan Nasional atau BPN Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga melakukan pungutan liar atau pungli kepada warga. Warga Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna pun mengeluhkan permintaan sejumlah uang tersebut. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, MUNA - Badan Pertanahan Nasional atau BPN Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga melakukan pungutan liar atau pungli kepada warga.

Warga Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna pun mengeluhkan permintaan sejumlah uang tersebut.

Para warga pun bertanya ke pemerintah desa setempat mengenai hal itu.

Sekretaris Desa (Sekdes) Kamosope, La Muhuri menyebut, biaya itu untuk untuk makan minum saat pengukuran tanah petugas BPN Muna.

Dketahui, warga Desa Kamosope, Kabupaten Muna, mengeluhkan pungutan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memperoleh sertifikat tanah gratis dari BPN.

Pungutan program pengukuran tanah oleh BPN Kabupaten Muna, bahkan mencapai Rp1 juta.

"Itu untuk biaya pengukuran, mulai dari makanan, minuman, kami juga merokok di situ, yang mengantar juga," ujarnya lewat telepon, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Warga Desa Kamosope Muna Keluhkan Pungutan Prona BPN hingga Rp1 Juta, Pakar Hukum: Indikasi Pungli

Ia membenarkan biaya pengukuran senilai Rp250 ribu per lahan.

Juga tidak membantah jika warga membayar sampai Rp1 juta karena mengukur empat lahan.

Menurutnya, pungutan Rp250 ribu perlahan itu seudah disepakati lewat rapat desa pada awal Agustus 2021.

Musyawarah awal Agustus 2021 itu dihadiri Camat Pasir Putih.

"Memang tidak semua hadir masyarakat, tapi yang namanya kita di desa ini ada yang punya kesempatan hadir juga tidak sempat hadir," tuturnya.

La Muhuri mengatakan, warga yang mengeluhkan pungutan itu karena tidak hadir pada saat rapat.

Ia mengklaim, hingga saat ini belum ada warga yang mengeluhkan pungutan Rp250 ribu kepada Pemerintah Desa Kamosope.

Meski demikian, mengakui pungutan Rp250 ribu cukup berat bagi sebagian warga Desa Kamosope.

Katanya, pungutan Rp250 ribu tidak dipaksakan tetapi warga tidak boleh mengukur lahan jika tak membayar.

"Kalau mau dipaksakan begitu, tidak. Mungkin itu besar sekali kasian dan belum mampu dengan Rp250 ribu itu, dan belum diukur lahannya," akunya.

Baca juga: Beredar Video di Facebook, Warga di Muna Bangun Pondasi di Tengah Jalan, Kecewa Tak Kunjung Diaspal

La Muhuri menambahkan, masyarakat dimintai Rp250 ribu untuk pengukuran lahan karena pemerintah desa tak memiliki porsi anggaran.

"Siapa mau anggarkan itu karena tidak dianggarkan di APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Karena itu secara tiba-tiba, tidak ada dalam RAPBDes, dan di Musrembang juga tidak ada," bebernya.

Hingga berita ini diterbitkan, Tribunnewssultra.com, belum bisa menghubungi pihak BPN Kabupaten Muna.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Elias Tedjo, belum dapat ditemui karena sedang rapat.

Seorang petugas penerima tamu di loket Kanwil BPN Provinsi Sultra, Irmayanti mengatakan, Elias Tedjo sudah rapat sejak pagi, dan kemungkinan selesai sore hari.

"Belum tahu kapan rapatnya selesai, mungkin sore. Jadi beliau tidak bisa ditemui," ujar wanita berkemeja putih tersebut.

Keluhan Warga

Sebelumnya diberitakan, warga Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), keluhkan pungutan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) BPN.

Pungutan program pengukuran tanah oleh BPN Kabupaten Muna, bahkan mencapai Rp1 juta.

Seorang warga, Sardiman (25) mengatakan, warga telah mengeluh kepada kepala desa, tetapi diberitahu sudah sesuai aturan.

"Untuk masyarakat mengeluh sudah kepada kepala desa, hanya katanya sudah aturannya," ujar Sardiman di telepon, Senin (9/8/2021).

Sardiman menjelaskan, pada saat pengukuran tanah BPN meminta per satu lahan membayar Rp250 ribu.

"Saya sendiri membayar Rp750 ribu karena tiga lahan yang diukur. Kalau tetangga saya ada yang membayar Rp1 juta karena mengukur empat lahan," urainya.

Baca juga: Kadis SDA dan Bina Marga Sultra Janji Jalan Rusak di Desa Wakumoro Muna Bakal Segera Diaspal

Menurutnya, banyak yang tidak bisa dijelaskan dalam pembayaran pengukuran tanah oleh BPN.

Mulai dari tidak adanya kwitansi bukti pembayaran pengukuran tanah.

Juga tidak ada kriteria besaran pembayaran atas tanah yang telah diukur.

"Tidak ada kwitansi dan bukti tertulis pembayaran. Tidak ada juga kriteria besaran pembayaran, misalnya berdasarkan luasan tanah," kata Sardiman.

"Intinya itu, pembayaran untuk tanah satu hektar sama dengan pembayaran tanah dua hektar," bebernya.

Sardiman menambahkan, pengukuran kintal warga di Kecamatan Pasir Putih oleh BPN saat ini masih berlangsung.

"Di kampung ini (Desa Kamosope) sebagian warga masih mengukur tanahnya," ujarnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Risno Mawandili)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved