Breaking News:

Berita Sulawesi Tenggara

Partai Demokrat Laporkan Wakil Menteri PDTT di Polda Sulawesi Tenggara Terkait Pencemaran Nama Baik

Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie, Senin

Penulis: Risno Mawandili | Editor: Fadli Aksar
Handover
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sultra, Muhammad Endang SA (kedua dari kanan). Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie, Senin (2/8/2021). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie, Senin (2/8/2021).

Pelaporan dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ( Polda Sultra), Senin (2/8/2021), karena Budi Arie diduga telah mrlakukan pencemaran nama baik terhadap Partai Demokrat.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sultra, Muhammad Endang SA mengatakan, Budi Arie menuding partai berlambang mercy itu menyokong protes mahasiswa terhadap Presiden Joko Widodo.

Tudingan Partai Demokrat mendalangi gerakan mahasiswa diunggah lewat akun Facebook Budi Arie pada 24 Juli 2021, pukul 19.35 WIB.

Menurut Endang, tudingan Budi Arie berbentuk tulisan disertakan dengan meme bernada fitnah kepada Partai Demokrat.

"Di situ dinyatakan bahwa, seolah-olah Partai Demokrat yang memakai tangan mahasiswa mengkritik pemerintah. Mendalangi gerakan mahasiswa," ujar Endang ditemui di Polda Sultra.

Baca juga: Ketua Demokrat Sulawesi Tenggara Minta Kader Berkhianat ke Moeldoko Tak Dihakimi dan Dicela

Baca juga: Ketua Demokrat Sultra Sujud Syukur Usai Pemerintah Tolak KLB Moeldoko, Endang: Satyam Eva Jayate

Endang menantang, Budi Arie membuktikan tuduhan tersebut.

"Kalau Budi Arie punya bukti atas tuduhan tersehut, silahkan disampaikan dan dibuktikan secara hukum," tegasnya.

Endang menyebut, perilaku Wamendes Budi Arie bagaikan buzzer politik dan dianggap tidak pantas melakukan hal seperti itu karena sebagai pejabat publik.

"Budi Arie seolah-olah telah menjadi buzzer. Beliau itu wamendes bukan bazer," tuturnya.

Lebih jauh Endang mempertanyakan keseriusan Budi Arie membantu pemerintah menangani krisis akibat pandemi Covid-19.

Endang berharap Polda Sultra serius menelaah laporan Partai Demokrat.

"Ini negara hukum, setiap warga negara setara di mata hukum. Bukan cuma laporan penguasa yang harus ditindak lanjuti tetapi laporan kami juga," tegasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Risno Mawandili)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved