Breaking News:

Insentif Tenaga Kesehatan Sultra

Wali Kota Kendari Bantah Potong Insentif Tenaga Kesehatan, Bayar 60 Persen dari Standar Kemenkeu

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir membantah pemotongan insentif tenaga kesehatan (Nakes) perawat pasien Covid-19.

Penulis: Muhammad Israjab | Editor: Fadli Aksar
(Muhammad Israjab/TribunnewsSultra.com)
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir saat menyerahkan insentif tenaga kesehatan selama 3 bulan secara simbolis di gedung Private Medical Care Center (PMCC) RSUD Kota Kendari, Jl ZA Sugianto, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kamis (22/7/2021). Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir membantah pemotongan insentif tenaga kesehatan (Nakes) perawat pasien Covid-19. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir membantah pemotongan insentif tenaga kesehatan (Nakes) perawat pasien Covid-19.

Menurutnya, pembayaran insentif tenaga kesehatan hanya 60 persen dari besaran yang ditetapkan berdasarkan Surat Kementrian Keuangan ( Kemenkeu) Nomor 113 Tahun 2021.

Diketahui, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sulawesi Tenggara ( DPW PPNI Sultra), Heryanto menuding Pemerintah Kota Kendari menyunat insentif nakes sebanyak Rp3 juta dari total Rp7 juta

Sulkarnain mengatakan, insentif yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah angka tertinggi yang boleh dibayarkan pemerintah daerah.

Kemudian besaran persisnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Besaran insentif yang ditetapkan dalam surat Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Nomor 113 Tahun 2021, antara lain dokter spesialis Rp15 juta.

Selanjutnya peserta program pendidikan dokter spesialis Rp12,5 juta, dokter gigi Rp10 juta, perawat dan bidan Rp7,5 juta, serta Nakes lainnya Rp5 juta.

Baca juga: Pemkot Kendari Bayar Insentif Tenaga Kesehatan Selama 3 Bulan, 6 Bulan Sisanya Masih Dikonsultasikan

"Kalau kita ikuti itu tinggi sekali, mungkin standarnya Jakarta. Jadi bukan pemotongan, tapi angka yang telah kita hitung supaya sesuai. Sehingga wajar untuk diberikan ke Nakes dan angkanya cukup," katanya, di gedung Private Medical Care Center (PMCC) RSUD Kota Kendari, Jl ZA Sugianto, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kamis (22/7/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku, penentuan angka 60 persen insentif tenaga kesehatan berdasarkan hasil berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berikut hitungan sesuai skema 60 persen insentif Nakes dari Pemkot Kendari berdasarkan surat Kemenkeu:

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved