Breaking News:

CPNS dan PPPK

Pelamar PPPK di Konawe Capai 1.349 Orang Selesaikan Pendaftaran, 16 Sisanya Masih Mengisi Formulir

Jumlah pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencapai 1.349 orang

Penulis: Arman Tosepu | Editor: Fadli Aksar
Tangkapan layar Pengumuman Bupati Konawe
CPNS 2021 Sultra, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), terima 1.606 PPPK Guru. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Jumlah pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencapai 1.349 orang

Jumlah itu tercatat per 22 Juli 2021 bagi pelamar yang telah mensubmit atau menyelesaikan pendaftaran.

Sementara itu, total 1.365 pelamar PPPK di Konawe telah mengisi formulir pendaftaran di laman https://sscasn.bkn.go.id.

Kepala BKD dan Diklat Konawe, Ilham Jaya menjelaskan, sistem pemberitahuan kelulusan peserta akan dilakukan oleh panitia seleksi pusat.

"Mendaftar lewat panselnas, daerah cuman memantau saja," jelasnya lewat WhatsApp Messenger, Kamis (22/7/2021).

Dijatah 1.606 Formasi PPPK Guru

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mendapat formasi sebanyak 1.606 PPPK Guru 2021

Formasi PPPK Konawe 2021 tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dengan Nomor 504 Tahun 2021.

SK tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2021.

Masa hubungan kerja untuk PPPK ini paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun.

Baca juga: Cara Pendaftaran CPNS 2021 Sulawesi Tenggara, Pemprov Sultra, Kendari, Konawe, Kolaka, Buton

Hubungan perjanjian kerja juga ditetapkan berdasarkan waktu yang paling singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja.

“Atau selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan,” tulis SK yang ditandatangani Menpan RB, Tjahyo Kumolo, Rabu (21/4/2021) lalu.

Sementara kualifikasi jabatan guru pada instansi pemerintah daerah merujuk surat edaran (SE) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 Tanggal 15 Maret 2021.

Dalam surat keputusan itu juga ditetapkan segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten Konawe.(*)

(TribunnewsSultra.com/Arman Tosepu)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved