Breaking News:

Berita Sulawesi Tenggara

DPRD Sultra Minta Dinas Dikbud Tak Terlalu Lama Gelar Sekolah Online: Kualitas Peserta Didik Buruk

Lantaran, menurut anggota Komisi IV DPRD Sultra Fajar Ishak bisa membuat kualitas peserta didik menjadi buruk.

Penulis: Muh Ridwan Kadir | Editor: Fadli Aksar
(Muh Ridwan Kadir/TribunnewsSultra.com)
Anggota Komisi IV DPRD Sultra Fajar Ishak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara ( DPRD Sultra) meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Sultra agar tak terlalu lama menggelar sekolah online. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara ( Dikbud Sultra ) dianggap tak bisa memberikan tanggungjawab ke Kabupaten dan Kota terkait proses pembelajaran tatap muka.

Pasalnya, kebijakan tentang belajar tatap muka di sekolah merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sultra melalui Dikbud Sultra.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Laode Freby Rifai.

Baca juga: PPKM Mikro di Kendari Bikin Pembelajaran Tatap Muka Dibatalkan Gegara Sekolah Ditutup

Freby menyebut Dikbud Sultra harus memberikan gambaran yang jelas terkait pembelajaran tatap muka.

Sehingga dalam proses pembejaran tersebut dapat dibuat kebijakan yang jelas hal itu guna menjadi dasar pemerintah kabupaten dan kota untuk melaksanakan tatap muka.

Ketua Komisi IV DPRD Sultra La Ode Frebi Rifai
Ketua Komisi IV DPRD Sultra La Ode Frebi Rifai (Handover)

"Soal pendidikan, hal itu merupakan tanggungjawab Dikbud sehingga terkait dengan pembelajaran tatap muka sebelumnya harus membuat aturan yang jelas agar kabupaten dan kota ada dasar dalam pelaksanaannya," ucap Freby, Jumat (16/7/2021).

Ketua Komisi IV tersebut menyebut dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro tak ada proses pembelajaran tatap muka di sekolah.

Diketahui, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro berlaku di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, kabupaten dan kota.

Aturan tersebut berdasarkan instruksi Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 443.2/2840 tahun 2021.

Instruksi tersebut terkait dengan PPKM berbasis mikro atas pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 di Provinsi Sulawesi Tenggara.(*)

(TribunnewsSultra/Muh Ridwan Kadir)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved