Berita Sulawesi Tenggara

Ombudsman: Pelayanan Pemda di Sultra Paling Buruk 2019-2020, Polda Peringkat Kedua, BPN Ketiga

Selama periode 2019-2020 Ombudsman Sultra telah menerima 569 laporan masyarakat terkait kinerja pelayanan publik beberapa instansi.   

Penulis: Mukhtar Kamal | Editor: Laode Ari
Istimewa
Raker daring Pengawasan dalam Rangka Pembentukan Narahubung (Focal Point) Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Rabu, (07/07/2021). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI- Pemerintahan daerah atau pemda di Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat predikat instansi pelayan publik paling buruk sepanjang tahun 2019-2020.

Hal tersebut berdasarkan laporan yang diterima Kantor Ombudsman Sultra terkait pengawasan pelayanan publik bagi instansi di Sultra.

Selama periode 2019-2020 Ombudsman Sultra telah menerima 569 laporan masyarakat terkait kinerja pelayanan publik beberapa instansi.   

Dari laporan tersebut, 274 laporan disampaikan ke Ombudsman mengenai kinerja pelayanan publik dari Pemda di Sultra.

Sementara 60 laporan pelayanan Kepolisian di jajaran Polda Sultra dan 45 untuk Badan Pertanahan Nasional atau BPN. 

Baca juga: Pemda Konsel Usulkan Rp14 Miliar untuk Desa Roda: Perbaikan Jalan, Air Bersih, Fasilitas Kesehatan

Baca juga: Soal Dugaan Malapraktik Bayi Zaidan, Pemda Konawe Janji Bakal Evaluasi Manajemen Rumah Sakit

Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman perwalikan Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo saat rapat kerja (Raker) Pengawasan dalam Rangka Pembentukan Narahubung (Focal Point) Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik.

Raker tersebut diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara secara daring, Rabu, (07/07/2021).

Kesempatan itu, Mastri mengatakan laporan masuk ke Ombudsman Sultra, melalui Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) selama kurun 2019-2020 terdapat 569 laporan masyarakat. 

"Peringkat pertama sebagai instansi terlapor adalah Pemerintah Daerah sebanyak 274 laporan, dilanjutkan dengan Kepolisian 60 laporan, Badan Pertanahan Nasional 45 laporan dan jajaran instansi penyelenggara pelayan publik lainnya," bebernya.

Sebelumnya, Mastri mengungkapkan setiap tahunnya akses masyarakat kepada ombudsman, baik berupa penyampaian laporan masyarakat maupun konsultasi non-laporan terus mengalami peningkatan. 

"Hal ini tentunya memerlukan sinergi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat, agar seluruh laporan tersebut dapat diselesaikan dengan akuntabel, adil dan dalam waktu yang relatif singkat," katanya.

Untuk diketahui, raker itu dibuka oleh Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto dan turut hadir Inspektur Daerah Sulawesi Tenggara, Korwas Investigasi BPKP Sultra serta 17 Inspektur Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara.

Kemudian, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Gusti Pasaru dalam raker daring itu juga sangat mengapresiasi kegiatan diinisiasi oleh Ombudsman Sultra, dan diharapkan dengan pembentukan Focal Point antara Ombudsman dan Inspektorat dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pencegahan maladministrasi khususnya di jajaran pemerintah daerah.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan, Ombudsman memandang perlu adanya Pejabat Penghubung atau Focal Point agar tujuannya antara lain untuk mengoptimalkan peran Inspektur Daerah sebagai pengawas internal pemerintah dan Pejabat Penghubung antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Daerah.

Baca juga: Soal Insentif Nakes Covid-19, Wakil Ketua DPRD Konawe: Harusnya Jadi Prioritas Pemda

Baca juga: Eks Kepala KSOP Kendari Titip Penuntasan Fasilitas Pelayanan Publik ke Pejabat Baru

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved