Breaking News:

Berita Sulawesi Tenggara

Pajak Sembako Ditolak Sejumlah Pedagang Pasar di Sulawesi Tenggara, IKAPPI Sultra Turut Menyesalkan

Hal itu tercantum dalam Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Penulis: Amelda Devi Indriyani | Editor: Fadli Aksar
(Amelda Devi Indriyani/TribunnewsSultra.com)
Suasana jual beli di Pasar Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (10/6/2021). Pemerintah berencana mengenakan pajak sembako, pada barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. 

Jika pajak sembako diterapkan, justru akan memberatkan dirinya sebagai pedagang, tentu juga para pembeli.

"Jika saya naikkan harga kasihan para pembeli, kan disini kebanyakan ekonomi Menengah ke bawah. Tapi jika saya tidak naikkan, saya juga yang susah, rugi," keluhnya.

Takdir berharap, pemerintah membatalkan pajak sembako.

Penolakan pajak sembako juga datang dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Sulawesi Tenggara ( IKAPPI Sultra).

Baca juga: Pemkot Kendari Sebut Pasar Pedagang Kaki Lima Berstatus Standar Nasional Indonesia dari Kemendag

Sekretaris IKAPPI Sultra, Jaswanto menyesalkan kebijakan tersebut, lantaran jika tetap dilanjutkan ditengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini, dipastikan perlahan banyak para pedagang di daerah gulung tikar.

"Terlebih situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, membuat daya jual beli barang bagi pedagang sangat merugi," kata Jaswanto kepada TribunnewsSultra.com, melalui via Whatsapp, Kamis (10/6/2021).

Jaswanto menegaskan, sebaiknya pemerintah lebih memikirkan nasib para pedagang ditengah ekonomi sulit saat ini dengan memberikan bantuan stimulan ketimbang mengenakan pajak pada kebutuhan dasar rakyat.

Menurutnya, jika pembahasan tetap dilanjutkan, secara perlahan pemerintah sendiri yang akan mematikan ekonomi para pedagang.

Jaswanto berharap agar pemerintah tidak melanjutkan pembahasan soal pengenaan pajak sembako.

"Jika memang tujuannya untuk stabilitas ekonomi, ya sebaiknya ganti penerapan pajaknya pada sektor yang lain," tambahnya.(*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved