Breaking News:

Wacana Provinsi Kepton

Komitmen Mekarkan Kepton, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi Minta Masyarakat Tenang

Ali Mazi juga meminta masyarakat tak meragukan komitmennya memekarkan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).

Penulis: Risno Mawandili | Editor: Fadli Aksar
Istimewa
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi dalam acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Aset Milik Pemerintah Provinsi Sultra kepada OJK Republik Indonesia di Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (30/4/2021). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi melalui juru bicaranya Ilham Q Moehiddin meminta masyarakat tenang.

Ali Mazi juga meminta masyarakat tak meragukan komitmennya memekarkan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).

Sebelumnya, ratusan warga mendeklarasikan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton di Istana Ilmiah Kota Baubau Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (25/5/2021).

Pembacaan Maklumat dan Deklarasi Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sebagai Daerah Pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut dipimpin Sultan Buton, Dr La Ode Muhammad (LM) Izat Manarfa MSc.

Baca juga: DPD RI: Gubernur Sultra Harus Memohon ke Presiden untuk Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton

Baca juga: Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton Didukung Masyarakat Tapi Pemerintah Belum Punya Duit

Ada 4 poin yang menjadi tuntutan masyarakat saat mendeklarasikan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).

Salah satunya, pada poin ketiga yakni, memohon kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk membentuk panitia dan memproses pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengimbau, agar warga tenang bersiap menunggu pencabutan moratorium dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mari tenang. Semua sudah di koridor, tinggal kita menunggu. Satu-satunya halangan moratorium dari Presiden Jokowi," ujar Ilham Q Moehiddin saat dihubungi melalui telepon, Kamis (26/5/2021).

Sebagaimana diketahui Jokowi masih memoratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sejak April 2017.

Ilham menegaskan, komitmen Ali Mazi sudah dapat dilihat secara kasat mata.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved