Wacana Provinsi Kepton

DPD RI: Gubernur Sultra Harus Memohon ke Presiden untuk Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton

Anggota DPD RI Amirul Tamim mengatakan, Gubernur Sultra Ali Mazi harus memohon kepada Presiden Jokowi untuk pemekaran Provinsi Kepulauan Buton.

Penulis: Risno Mawandili | Editor: Fadli Aksar
Handover
Anggota DPD RI Amirul Tamim. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyebut Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) harus berbuat untuk pemekaran wilayah baru. 

Menurut Amirul Tamim, belum mungkin Provinsi Kepulauan Buton mekar dalam waktu dekat.

Terdapat 314 daerah otonomi baru yang ingin mekar tercatat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang dimoratorium Presiden Jokowi.

"Dari 314 daerah otonomi baru itu terdiri dari kabupaten, kota. Sementara pemekaran provinsi itu dibagi per klaster, dan klaster Sulawesi itu ada tiga termasuk pemekaran di Sulawesi Tenggara," bebernya.

Kata Amirul Tamim, jika tidak matang persiapan Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton, maka jangan mengeluh jika tidak terealisasi.

"Jangan sampai ketika moratorium dibuka, kita belum siap dan bagian untuk Sultra diambil daerah lain," ujarnya.

Menurutnya, saat ini harus dipersiapkan dengan baik daerah penyangga.

Baca juga: Tokoh Buton Kumpul Bahas Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton, Anggota DPR dan DPD RI Jadi Pembicara

Baca juga: Enam Alasan Provinsi Kepulauan Buton Wajib Mekar Versi Akademisi UHO

Persiapan itu meliputi 5 kabupaten kota yang bersatu membentuk provinsi hingga ibu kota daerah otonomi baru.

Senada, anggota DPR RI Komisi II, Ir Hugua mengatakan, saat ini perjuangan harus lebih realistis.

Jangan ketika saling menyalahkan jika suatu waktu keran Provinsi Kepulauan tidak mekar ketika moratorium dibuka.

"Jangan sampai karena kita tidak siap. Ketika keran dibuka tetapi daerah yang ingin mekar tidak siap," tegasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Risno Mawandili)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved