Breaking News:

Wacana Provinsi Kepton

DPD RI: Gubernur Sultra Harus Memohon ke Presiden untuk Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton

Anggota DPD RI Amirul Tamim mengatakan, Gubernur Sultra Ali Mazi harus memohon kepada Presiden Jokowi untuk pemekaran Provinsi Kepulauan Buton.

Penulis: Risno Mawandili | Editor: Fadli Aksar
Handover
Anggota DPD RI Amirul Tamim. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyebut Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) harus berbuat untuk pemekaran wilayah baru. 

Hampir tiap tahun deklarasi didengungkan sejak kurang lebih 10 tahun terus berulang-ulang.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Amirul Tamim, deklarasi dari akar rumput memang harus terus dipelihara.

Mantan Wali Kota Baubau dua periode itu mengatakan, deklarasi masyarakat merupakan pengingat agar elit politik tak lupa.

PROVINSI KEPTON - Pembacaan Maklumat dan Deklarasi Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sebagai Daerah Pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut berlangsung di Istana Ilmiah Buton, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Selasa (25/05/2021). Maklumat Sultan Buton, Dr LM Izat Manarfa MSc, tersebut dibacakan Sapati Kesultanan Buton La Ode Jabaru.
PROVINSI KEPTON - Pembacaan Maklumat dan Deklarasi Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sebagai Daerah Pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut berlangsung di Istana Ilmiah Buton, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Selasa (25/05/2021). Maklumat Sultan Buton, Dr LM Izat Manarfa MSc, tersebut dibacakan Sapati Kesultanan Buton La Ode Jabaru. (Tangkapan layar YouTube Vadlie Jr)

"Gerakan semacam itu memang patut dipelihara agar keinginan memekarkan Provinsi Kepulauan Buton itu tidak dilupakan," ujarnya lewat panggilan telepon, Rabu (26/5/2021).

Namun ia memberi catatan, agar gerakan satu dengan yang lainnya tidak saling menyalahkan karena pemekaran belum terlaksana hingga hari ini.

Ia membeberkan, alasan Provinsi Kepulauan Buton belum dimekarkan karena adanya moratorium dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi memoratorium pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia karena belum cukup duit.

"Pemerintah itu moratorium karena alasan finansial, selain itu juga karena Covid-19 sehingga anggaran direkofusing untuk penuntasan masalah Covis-19," bebernya.

Senada dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi II, Ir Hugua.

Mantan Bupati Wakatobi itu mengatakan, untuk membuat aturan memekarkan suatu daerah pemerintah butuh duit sebesar Rp400 miliar.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved