Soal Insentif Nakes Covid-19, Wakil Ketua DPRD Konawe: Harusnya Jadi Prioritas Pemda
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Kadek Rai Sudiani mengambil sikap berbeda dengan Ketua DPRD Konawe terkait insentif nakes
Penulis: Arman Tosepu | Editor: Laode Ari
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Kadek Rai Sudiani mengambil sikap berbeda dengan Ketua DPRD Konawe terkait insentif nakes Covid-19.
Hal itu terkait dengan unjuk rasa desakan pembayaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Covid-19 Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kadek Rai Sudiani, mengungkapkan, persoalan insentif Nakes Covid-19 merupakan hal prioritas yang harus segera diselesaikan.
"Karena ini berhubungan dengan hak, saya rasa ini adalah hal yang sangat prioritas," ungkap politisi Partai Gerindra ini dihadapan massa aksi, Rabu (19/5/2021).
Baca juga: Insentif Nakes RS Covid-19 Belum Dibayar, Kadis Kesehatan Konawe Sebut itu Berita Bohong
Kadek mengatakan, pemerintah harus mengesampingkan tanggung jawab yang lainnya untuk menyelesaikan persoalan ini.
Alasannya, tanggung jawab kepada masyarakat adalah prioritas utama diatas segalanya.
Kadek meminta, agar Ketua DPRD Konawe mengeluarkan surat tugas untuk menindaklanjuti kejelasan pembayaran insentif Nakes Covid-19.
"Kalau itu memang terkendala di mekanisme, dimananya itu mekanisme tidak jalan sehingga pembayaran ini tidak dilaksanakan," kata Kadek.
Ia juga siap ditugaskan untuk mengawal pembayaran insentif Nakes Covid-19 ini.
Ketua DPRD Konawe, Ardin seketika menugaskan Kadek Rai Sudiani untuk mengawal aspirasi dari massa aksi Formak.
Kadek dan massa aksi kemudian menuju sekretariat Kantor Bupati dan Wakil Bupati Konawe.
Unjuk Rasa Pembayaran Insentif Nakes
Sebelumnya, massa yang mengatasnamakan forum masyarakat bersatu untuk kemanusiaan (Formak) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Konawe.
Massa mendesak DPRD Konawe untuk menunaikan hak interpelasi terkait dugaan keterlambatan pembayaran insentif nakes Covid-19.
"Dugaan pelecehan atau penghinaan rekomendasi DPRD Kabupaten Konawe oleh Pemerintah Kabupaten Konawe." Ujar seorang orator, Subardin.